Jaksa Pastikan Kasasi atas Vonis Bebas Mantan Kadis Perpustakaan Makassar

Berbeda dengan eks Kadis Perpustakaan Kota Makassar, Tenri A. Palallo yang dijatuhi vonis bebas (onslag), majelis hakim yang sama justru mengganjar hukuman pidana 2 tahun kepada 2 terdakwa lainnya dalam perkara dugaan korupsi pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar TA 2021, Rabu 3 Desember 2024.

Kedua terdakwa yang diganjar hukuman badan 2 tahun penjara tersebut, yakni Direktur CV Era Mustika, Mustakim dan pelaksana kegiatan atau pihak yang menggunakan perusahaan CV Era Mustika, Ridhana.

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Royke Harold Inkiriwang mengatakan, kedua terdakwa yang dimaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tim JPU yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menyatakan terdakwa Mustakim dan Ridhana dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan," ucap Ketua Majelis Hakim, Royke.

Tak hanya hukuman badan, majelis hakim turut membebankan kepada kedua terdakwa yakni Mustakim dan Ridhana dengan uang pengganti. Di mana Mustakim dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp463 juta subsider 1 tahun penjara. Sementara terdakwa Ridhana dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp198 juta subsider 1 tahun penjara.

Vonis yang diberikan majelis hakim kepada Mustakim dan Ridhana juga terbilang rendah jika dibandingkan dengan tuntutan yang diberikan oleh tim JPU.

Dalam amar tuntutannya, JPU sebelumnya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar menyatakan terdakwa Mustakim tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada dakwaan primair.

Namun, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama- sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan subsidair.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mustakim dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan di Lapas Kelas 1A Makassar dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan," ucap JPU dalam amar tuntutannya.

Tak hanya itu, dalam amar tuntutannya, JPU turut meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Mustakim sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membebankan kepadanya membayar uang pengganti sebesar Rp463.855.050 dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 Tahun.

Demikian juga tuntutan JPU sebelumnya kepada terdakwa Ridhana. Di mana dalam amar tuntutannya, JPU meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, menyatakan terdakwa Ridhana tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.

Namun dalam amar tuntutannya, JPU meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Ridhana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

"Menjatuhkan pidana terhadap Ridhana dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di dalam Rutan," ucap JPU dalam amar tuntutannya.

Tak hanya tuntutan hukuman badan, JPU dalam amar tuntutannya turut meminta agar majelis hakim menjatuhkan pula pidana denda kepada terhadap terdakwa Ridhana dengan kewajiban membayar denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Tak sampai di situ, dalam tuntutannya, JPU turut meminta majelis hakim mengganjar pidana tambahan kepada terdakwa Ridhana dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp198.795.022 dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar diketahui menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2021 sebesar Rp7.988.363.000 dan telah dinyatakan putus kontrak sehingga pembangunan gedung perpustakaan tidak selesai 100 persen.

Berdasarkan laporan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh ahli konstruksi dari Universitas Hasanuddin (Unhas), ditemukan ada ketidaksesuaian spesifikasi dan volume bangunan yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya. Sehingga diperoleh selisih volume dan hasil analisa spesifikasi material dan mutu bangunan sebesar Rp3,090,573,563.

Dari temuan tersebut, Kejari Makassar kemudian melakukan penyidikan mendalam dan akhirnya menetapkan awal tiga orang tersangka yakni Tenri A. Palallo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK), Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha atau pemenang tender pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar serta Ridhana selaku pelaksana kegiatan atau pihak yang menggunakan perusahaan CV. Era Mustika Graha dalam pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar TA 2021.

Khusus tersangka Ridhana sempat diam-diam melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar (PN Makassar). Alhasil, PN Makassar mengabulkan gugatannya.

Belakangan, Kejari Makassar kembali menetapkan Ridhana sebagai tersangka dan sempat ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran disebut tak pernah lagi menghadiri panggilan alias mangkir dari panggilan Penyidik Kejari Makassar, meskipun telah dipanggil secara patut dan berturut-turut. Ridhana akhirnya berhasil juga ditangkap saat bersembunyi di kediaman calon tunangannya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: