Di 2023, Pegiat Antikorupsi Catat Ada Puluhan Kasus Korupsi Mandek di Sulsel

Liputan6.com, Makassar Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) menggelar rilis catatan akhir tahun 2023 menyangkut wajah penanganan kasus-kasus korupsi oleh lembaga penegak hukum di Sulsel, Senin (8/1/2024).

Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) Kadir Wokanubun menyebutkan, dalam penanganan kasus korupsi di Kepolisian di Sulsel sepanjang tahun 2023, pihaknya mencatat total ada 78 kasus korupsi mandek.

Khusus ditangani Polda Sulsel, sebut Kadir, terdapat 30 kasus korupsi mandek, yakni 21 kasus mandek di tahap penyelidikan dan 9 kasus mandek di tahap penyidikan.

Sementara kasus korupsi mandek ditangani jajaran Polres se-Sulsel selama tahun 2023, lanjut dia, terdapat 48 kasus. Di mana dalam tahap penyelidikan 34 kasus dan tahap penyidikan 14 kasus.

Kadir menyebutkan, kasus-kasus korupsi mandek yang ditangani oleh Polda Sulsel dan mandek di tahap penyelidikan di antaranya, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, dugaan korupsi proyek perekrutan tenaga pendamping masyarakat (TPM) dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI) di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Sulsel TA 2020, dugaan korupsi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di beberapa kabupaten di Sulsel dan dugaan korupsi program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Luwu Timur (Lutim) TA 2018/2019.

Sementara, lanjut dia, kasus korupsi yang ditangani Polda Sulsel dan dinilai mandek di tahap penyidikan di antaranya, kasus dugaan korupsi pengadaan seragam olahraga di Kabupaten Toraja, dugaan korupsi pembangunan halte bus BRT Mamminasata, dugaan korupsi bansos Covid-19 Kota Makassar dan kasus dugaan gratifikasi/ pungli kendaraan dan plat hitam kuning pada Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel.

"Selain data di atas, masih terdapat puluhan kasus mangkrak yang kami telah data. Baik itu kasusnya mangkrak di tahap penyidikan maupun penyidikan dan penanganan tersebar ada di Polda Sulsel juga di beberapa Polres di Sulsel," sebut Kadir.

Ia mengatakan, press rilis akhir tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel tepatnya pada 31 Desember 2023 khususnya menyangkut penanganan kasus korupsi dinyatakan bahwa kasus korupsi diungkap ada 50 perkara dengan penyelesaian 46 perkara, akan menjadi penting untuk dikritisi dalam hal informasi publik atas penanganan perkara tersebut.

Publik, kata Kadir, tidak diberi penjelasan yang memadai terkait penanganan perkara korupsi tersebut. Apakah perkara yang dimaksud itu yang ditangani langsung oleh Polda Sulsel dalam hal ini Subdit Tipikor Polda Sulsel atau rangkuman perkara-perkara yang disebut jumlahnya itu ditangani juga oleh Polres se-Sulsel?.

"Ia pun mempertanyakan bagaimana penyelesaian perkara-perkara yang dimaksud itu seperti apa. Apakah perkara tindak pidana korupsi tersebut dilanjutkan ke tahap penuntutan di Pengadilan Tipikor atau penyelesaiannya dalam konteks menghentikan perkara?," tutur Kadir.

Ia mengatakan, press rilis penanganan perkara-perkara korupsi oleh Polda Sulsel di akhir tahun 2023 tidak menyebut secara terang perkara korupsi apa saja yang sudah berhasil diungkapnya dan seberapa banyak di tahap penyelidikan begitupun jumlah kasus yang telah naik di tahap penyidikan.

"Tentunya publik bertanya-tanya soal keterbukaan informasi penanganan perkara korupsi menjadi penting agar memastikan bahwa tidak ada perkara korupsi yang mandek, baik di tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan serta berapa banyak kasus yang dihentikan?," ungkap Kadir.

Dia berharap penindakan kasus korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polda Sulsel dan jajarannya harusnya dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

"Harusnya mereka menyampaikan informasi terkait penanganan kasus secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat," ujar Kadir.