Fakta Pengelolaan Sampah di Indonesia: Sampah Anorganik Membeludak, Plastik Kemasan hingga Botol AMDK

Lebih lanjut, sampah plastik berupa botol dan gelas air minum dalam kemasan (AMDK) menjadi salah satu dari 10 jenis sampah plastik terbanyak di enam kota. Memang, alasan kepraktisan, jaminan mutu dan harga yang relatif terjangkau membuat AMDK menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat. Namun konsumsi masif masyarakat atas aneka produk tersebut, utamanya kemasan gelas dan botol, berujung timbulan sampah plastik yang tak diinginkan di banyak kota.

Riset yang dilakukan konsorsium peduli sampah berbasis Jakarta itu menyebut sampah plastik sejumlah brand air mineral ditemukan dalam volume yang besar di banyak tempat. Khusus sampah plastik air mineral, tercatat total sampah AQUA gelas, Club gelas dan VIT (urutan ketujuh) masih jauh lebih besar dari total serpihan plastik (urutan pertama) yang berhasil diidentifikasi.

AQUA, merupakan brand AMDK dari perusahaan multinasional Danone di Perancis. Kemudian, VIT merupakan salah satu brand milik PT Tirta Investama yang juga berasal dari pabrikan AQUA. Sementara Club adalah brand milik perusahaan lokal berbasis Surabaya.

Riset ini juga menyebut sampah produk konsumen dengan kemasan besar justru lebih mudah dikelola dan lebih bernilai ekonomis ketimbang sampah produk konsumen yang ukuran kemasannya relatif kecil yang oleh sebagian masyarakat dianggap 'sampah kecil'. Misalnya, sampah galon sekali pakai brand Le Minerale yang tidak masuk dalam daftar produk konsumen yang sampahnya ditemukan di tempat pembuangan akhir sampah di enam kota.

"Sampah kemasan produk konsumen ukuran kecil memang selalu jadi masalah terbesar di setiap TPA di enam kota besar tersebut. Meski secara tonase terlihat kalah dari sampah organik rumah tangga, faktanya sampah anorganik seperti kemasan plastik produk konsumen jauh lebih makan tempat dan volumenya selalu besar," kata Lead Researcher Net Zero, Ahmad Syafrudin.

Menurut Ahmad, temuan riset mengindikasikan program pengurangan sampah oleh pemilik brand belum efektif. Padahal, dalam skema Extended Producer Responsibility atau EPR, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 75 Tahun 2019 mengatur perluasan tanggung jawab produsen atas seluruh daur hidup produknya, terutama terkait pengambilan kembali (take back), daur ulang dan pembuangan akhir sampah produk.

Terkait dengan hal itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Up Sizing dimana produsen didorong untuk meninggalkan kemasan ukuran kecil dan beralih ke kemasan dengan ukuran yang lebih optimum untuk mengurangi potensi timbulan sampah. Sampah botol plastik produk minuman sebenarnya bernilai ekonomis sehingga tak seharusnya tercecer di pembuangan sampah atau lingkungan terbuka. Masalahnya, kata Ahmad, bank sampah, yang digadang-gadang menjadi tulang punggung dalam skema Circular Economy (CE) pengelolaan sampah, belum berjalan efektif di semua kota.

"Kami mendapati bank sampah di banyak kota belum efektif menyerap sampah dengan residual value tinggi sekalipun, karena sebagian besar masih bekerja ala kadarnya. Demikian halnya pemulung dan pelapak hanya menyerap sampah dengan residual value tinggi saja, sementara sampah dengan residual rendah dibuang ke TPS/TPA/pinggir jalan/badan-badan air bahkan dibakar (open burning)," katanya.

Ahmad juga menegari ketidakjelasan terkait implementasi ERP dan CR menjadikan kalangan produsen leluasa mencitrakan dirinya sebagai korporasi yang ramah lingkungan, meski faktanya jauh dari itu. "Pemerintah perlu meningkatkan panduan dan bimbingan teknis pelaksanaan EPR dan CE agar program ini lebih efektif dan bahkan mampu mengatasi bias pada klaim sepihak oleh yang memperoleh amanat (produsen) dengan modus pencitraan perusahaan semata," katanya.