Pesta Demokrasi Harus Bersih, ASN, TNI, dan Polri Harus Netral

Diungkapkan Meryl, saat menggelar serap aspirasi (reses) II Sidang V Tahun 2023-204, dirinya banyak mendapatkan keluhan masyarakat yang mendapat penggiringan dan ajakan dari oknum-oknum ASN untuk memenangkan capres dan cawapres tertentu.

"Seharusnya pemerintah mengayomi masyarakat, bukan menggiring atau menakuti," ucapnya.

Menurut Meryl, seharusnya ASN, TNI dan Polri, menjaga netralitas dan mengawal pesta demokrasi. Apalagi saat ini adalah masa-masa kampanye para peserta Pemilu.

"Saya meminta dan berharap kepada TNI, Polri, serta ASN sama-sama kita menyukseskan pesta demokrasi dengan netral, tanpa menggunakan kekuasaan untuk keberpihakkan," ucapnya.

Meryl Rouli Saragih menuturkan, sanksi hukum yang tegas telah tercantum dalam undang-undang. Jika aturan itu dilanggar, ASN, TNI, Polri, atau jajaran perangkat desa bisa dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda belasan juta rupiah.

Adapun petikan sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 494 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di mana, setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Politisi muda yang kembali ikut dalam kontestasi Pemilu sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut Dapil Sumut B ini juga meminta masyarakat ikut bergerak mengawal pelaksanaan Pemilu 2024, agar apabila ada dugaan praktik-praktir curang bisa melaporkan ke Bawaslu.

"Terutama juga ke anak-anak muda, khususnya yang menjadi saksi di TPS. Ikut mengawasi proses pemungutan suara. Cek mulai dari yang ikut memilih, absensi jumlah yang hadir, dan gunakan live streaming di media sosial pada waktu penghitungan suara. Karena ini pesta rakyat, rakyat harus ikut terlibat mengawasi," pungkasnya.