Realisasi Dana PSR Masih Rp 1,5 Triliun, Airlangga Dengarkan Kendala Petani di Deli Serdang

Liputan6.com, Deli Serdang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto menyebut, realisasi dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia masih rendah.

Untuk tahun 2023, realisasinya hanya Rp 1,5 triliun dari total dana yang disediakan sekitar Rp 6 triliun. Untuk itu, Airlangga mendengarkan keluhan para petani di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) terkait kendala apa yang dihadapi para petani sawit rakyat tersebut.

Hal itu dikatakannya saat menghadiri acara Temu Wicara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bersama Penerima Bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Sialang, Deli Serdang, Jumat (26/1/2024).

"Saya datang ke sini untuk menyerahkan secara simbolis penyerahan dana daripada BPDPKS untuk replanting. Besarnya dana dari BPDPKS ini Rp 30 juta per hektare. Ini untuk tahun pertama," kata Ailangga.

Kehadiran Airlangga didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, dan Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya.

2 dari 4 halaman

BPDPKS Punya Target

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto — Kehadiran Airlangga didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, dan Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya

Airlangga Hartarto juga mengatakan, BPDPKS punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu hektare lahan pertahun agar direplanting. Adapun dana yang disediakan sebesar Rp l6 triliun.

"Tahun kemarin realisasinya Rp 1,5 triliun. Beberapa kendala yang masuk, pertama tentu proses status tanah itu menjadi yang utama. Banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGU-nya, dan lainnya," terangnya.

Pemerintah sendiri, kata Airlangga, sedang memperlajari keterlanjuran lahan dari kehutanan, di mana keterlanjuran ini agar bisa diselesaikan.

"Targetnya tahun ini bisa selesai, sehingga dengan demikian akan semakin banyak lagi masyatakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting. Kedua, pemerintah juga menyiapkan melalui Kredit Usaha Rakyat atau KUR untuk petani," sebutnya.

"Tadi, permintaannya para petani itu per hektare Rp 25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. Dan ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen," sambungnya.

3 dari 4 halaman

Bank Bisa Jembatani KUR

Diterangkan Airlangga, di Sumut, bank yang bisa menjembatani KUR. Beberapa diantaranya Bank Sumut dan BRI. Bank Sumut mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana replanting sekitar Rp 1,3 triliun lebih, dan mulai berjalan tahun ini.

Sementara secara nasional, kata Airlangga, anggaran KUR yang disediakan Rp 280 triliun.

"Jadi, tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Yang saya tahu selama ini persoalannya di rekomendasi dari dinas dan lainnya. Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa," sebutnya.

4 dari 4 halaman

Status Lahan Perkebunan

20160308-Ilustrasi-Kelapa-Sawit-iStockphoto — Ilustrasi Kelapa Sawit (iStockphoto)

Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi, di hadapan Airlangga menyampaikan, yang menjadi kendala para petani adalah status lahan perkebunan yang sebagian masih masuk dalam kawasan hutan. Padahal, sudah lebih 30 tahun dikelola masyarakat.

"Saat kita ambil titik koordinat ternyata masuk kawasan hutan. Jadi ini terpaksa kita tinggal. Selanjutnya ada lagi kendalanya di HGU. Lahan petani kondisinya bersebelahan sama HGU punya perkebunan. Itu yang menjadi kendala kami," katanya.

Feriadi juga menyebutkan, dia salah satu penerima dana program PSR tahun 2021. Luas lahan yang disetujui 543 hektare.

"Kami terima kasih atas bantuan Menko Perekonomian. Dan kami berharap KUR yang diberikan juga dapat membantu kami," ujarnya.

Reforma Agraria Dinilai Gagal, Petani Geruduk Gedung DPR RI