Jaksa Sita 3 Rumah dan Tanah Milik Tersangka Kasus 'Mafia Tanah' Bendungan Paselloreng

Dalam penyidikan kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Sulsel sudah menetapkan 6 tersangka masing-masing inisial AA selaku Ketua Satgas B pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, ND selaku anggota Satgas B dari perwakilan masyarakat, NR selaku anggota Satgas B dari perwakilan masyarakat, AN selaku anggota Satgas B dari perwakilan masyarakat, AJ selaku anggota Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) dan juga diketahui menjabat sebagai Kepala Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo serta JK selaku anggota Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) dan juga selaku Kepala Desa Arajang, Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. 

Adapun perbuatan tersangka AA selaku ketua Satgas B dari BPN Kabupaten Wajo yakni telah memerintahkan beberapa honorer di Kantor BPN Kabupaten Wajo membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) sebanyak 246 bidang tanah secara bersamaan pada tanggal 15 April 2021, lalu sporadik tersebut diserahkan kepada tersangka AJ selaku Kepala Desa Paselloreng untuk ditandatangani dan tersangka JK selaku Kepala Desa Arajang turut menandatangani sporadik untuk tanah eks kawasan yang termasuk di Desa Arajang.

Isi sporadik tersebut diperoleh dari informasi tersangka ND, tersangka NR dan tersangka AN selaku anggota Satgas B dari perwakilan masyarakat. Isi sporadik yang dimasukkan tersebut, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. 

Sehingga pembayaran terhadap 246 bidang tanah yang merupakan ex kawasan hutan tersebut, dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp75.638.790.623 berdasarkan hasil perhitungan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak menegaskan agar seluruh saksi-saksi maupun pihak lainnya untuk tidak merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara ini.

"Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel tidak ragu menindak tegas para pelaku yang merintangi, menghilangkan atau merusak alat bukti sesuai pasal 21 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Leonard menandaskan.