Pengamat Nilai Penyaluran Bansos Oleh Jokowi Tak Langgar Aturan

Liputan6.com, Jakarta Pengamat politik Ujang Komarudin angkat bicara mengenai ramainya perbincangan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, tidak ada aturan yang dilanggar atau dilangkahi oleh Presiden Jokowi terhadap pembagian bansos tersebut kepada masyarakat.

Namun, dirinya menilai penyaluran bansos menjelang pesta demokasi sangat rawan dijadikan senjata bagi kubu yang bersebrangan. Karena hal itu dapat dianggap menjadi upaya dukungan salah satu paslon di pilpres 2024 oleh kubu lawan.

"Tidak aturan yang dilanggar atau dilangkahi oleh Jokowi, tetapi memang lawan politik dan kubu-kubu lain yang berseberangan menganggap bansos itu untuk kepentingan dirinya atau mendukung capres-cawapres," ungkap Ujang, Rabu (7/2/2024).

Ujang juga berpendapat, jika yang dilakukan Presiden Jokowi terkait penyaluran bansos adalah murni untuk membantu masyarakat.

Hal tersebut dilihat dari keterangan pemerintah yang mengatakan penyaluran bansos untuk memitigasi kenaikan harga pangan yang terjadi di hampir semua negara.

Selain itu, Ujang melihat ramainya perbincangan mengenai bansos diduga disebabkan oleh pecahnya kongsi peta perpolitikan Indonesia. Hal tersebut dilihat dari kritik yang dilontarkan oleh kubu yang saat ini bersebrangan dengan Jokowi.

"Kenapa sekarang ramai, karena Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, Nasdem, dan PKB," tambah Ujang.

Namun, untuk meredam isu yang terus berkembang, pemerintah lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos beras mulai Kamis (8/2/2024) hingga hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Rabu (14/2/2024). 

Hal tersebut tertuang melalui Surat No.117/TS.03.03/B/02/2024 tertanggal 6 Februari 2024 menginstruksikan Perum Bulog untuk menghentikan penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan selama 8 Februari-14 Februari 2024.