Apa Itu Hak Angket? Ini Syarat dan Fungsinya

Melansir dari situs resmi DPR, hak angket merupakan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak angket DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sementara itu, hak angket sendiri pertama kali dikenal di Inggris pada abad ke-19 yang bermula dari hak untuk menyelidiki dan menghukum penyelewengan-penyelewengan dalam administrasi pemerintahan.

Kemudian hak angket dikenal sebagai “right of impeachment” atau hak untuk menuntut seorang pejabat karena melakukan pelanggaran jabatan.

Melansir dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 hak angket DPR memiliki beberapa fungsi yang diterapkan kepada pejabat pemerintahan. Berikut ini adalah beberapa fungsi penggunaan hak angket DPR RI:

1. Menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undang.

2. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintahan, badan hukum, atau warga yang tidak mematuhi panggilan DPR setelah tiga kali pemanggilan berturut-turut tanpa alasan sah.

3. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintah yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR terkait kepentingan bangsa dan negara.

4. Menyelidiki pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban, keputusan, atau kesimpulan rapat hasil kerja komisi DPR dengan pemerintah.

Untuk bisa mengajukan Hak Angket maka para anggota legislatif harus wajib memenuhi sejumlah syarat hak angket. Melansir dari UU Nomor 17 Tahun 2014 berikut ini adalah beberapa syaratnya:

1. Hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

2. Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan atau pelaksanaan UU yang diselidiki dan alasan penyelidikan.

3. Usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR.

4. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna tersebut.