Diduga Gelapkan Dana Desa hingga Ratusan Juta, Sekdes di Sukabumi Dinonaktifkan

Liputan6.com, Sukabumi - Sekretaris Desa (Cikahuripan) Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi berinisial MA dinonaktifkan dari jabatannya sebagai pemerintah desa (Pemdes). Setelah diduga melakukan penyelewengan Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) tahun anggaran 2023.

Kepala Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Ujang Malik mengatakan, semenjak Sekdes Cikahuripan terindikasi melakukan penyelewengan BLT-DD kepada 80 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada MA. Namun, surat panggilan tersebut hingga saat ini tidak diindahkan. Dugaan korupsi itu diketahui pada triwulan III-IV, atau per Oktober 2023 hingga Januari 2024.

"Pada awalnya saya sudah mempertanyakan keganjilan itu dan sudah mendatangi pihak keluarganya kemudian bersurat juga cuman tidak diindahkan, lalu saya laporkan ke pemerintah kecamatan. Sampai sekarang gak ada orangnya (Sekdes)," ungkap Ujang di kantor Desa Cikahuripan pada Kamis (22/2/2024).

Pihak desa telah melayangkan surat panggilan kepada MA hingga surat peringatan ketiga. Namun, hingga kini belum ada penjelasan soal alasan BLT-DD yang tak disalurkan kepada puluhan keluarga penerima manfaat tersebut.

"Makanya, Sekdes itu dinonaktifkan jabatannya. Jadi, kekosongan jabatan itu ada sekitar 6 bulan terakhir. Semua sudah saya laporkan ke DPMD Kabupaten Sukabumi, dan sistem sekarang sudah dipegang oleh kita atau tidak sama Pak Sekdes lagi," jelasnya.

Menurutnya, tak ada perubahan menonjol dari keluarga MA saat dikunjungi oleh pihak desa. Ia menilai, kondisi ekonomi keluarga Sekdes itu terbilang biasa saja. Belum diketahui pasti, uang BLT Dana Desa itu digunakan MA untuk apa.

Beberapa waktu lalu, sejumlah warga sempat mendatangi kantor Desa Cikahuripan, untuk meminta penjelasan dari dirinya selaku Kepala Desa Cikahuripan, terkait dugaan penyelewengan dana yang ditaksir mencapai ratusan juta itu. 

"Masyarakat sebenarnya mengarah ke Pak Sekdes. Indikasi bahwa sekdes melakukan penyelewengan ini sudah saya laporkan ke kecamatan dan kecamatan sama saya melaporkan ke Inspektorat. Total anggarannya kalau dilihat sekitar Rp144 juta untuk penyelewengannya itu," terang dia.