Serba Serbi Pemilu 2024 di Garut, Mulai dari Saweran Caleg hingga Blokir Jalan karena Kalah Dukungan

Liputan6.com, Garut Pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Garut, Jawa Barat, tinggal menyisakan proses pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara yang akan selesai hari ini.

Ada banyak ragam cerita yang mewartai pesta demokrasi rakyat lima tahunan di kota dodol Garut, selama proses tahapan pemilu 2024 berlangsung.

Untuk membuka ingatan pembaca setia Liputan6.com, kami kembali sajikan beberapa peristiwa yang cukup menyedot perhatian publik, dalam serba-serbi pemilu 2024 di kota Intan Garut berikut ini.

1. Saweran Politikus Nasdem di Halaman Kantor KPUD Garut

Peristiwa pertama yang cukup menyedot perhatian publik yakni saat Ketua DPD Nasdem Kabupaten Garut, sekaligus istri Bupati Garut Diah Kurniasari, melakukan saweran uang di halaman kantor KPUD Garut, selepas pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024, Kamis (11/5/2023).

Selain Diah, sebagian bacaleg terlihat ikut saweran uang kepada pendukung yang hadir sambil naik dodombaan kesenian khas Garut.

Sontak kegiatan itu langsung mematik kontroversi publik. Selain berpotensi mengandung money politik, kegiatan itu dinilai tidak tepat terlebih dilakukan istri publik figur di Garut.

Belakangan kasus itu dinyatakan bebas, setelah Bawaslu Garut menilai kegiatan itu, tidak melanggar aturan sebab dilakukan di luar kegiatan kampanye pemilu yang telah ditentukan pemerintah.

2. Anggota Satpol PP Kampanyekan Gibran

Tanpa hujan tanpa angin, sebuah video beranggotakan 14 orang petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut menjadi viral, setelah mendeklarasikan dukungan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.

Video yang beredar luas di media sosial itu langsung menjadi perbincangan publik tanah air, terutama dengan statusnya sebagai abdi negara yang diduga tidak netral dalam pemilu 2024.

“Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka,” demikian penggalan sebagian pernyataan yang disampaikan secara bersama anggota Satpol PP.

Beruntung, setelah dilakukan klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Garut, tidak menemukan unsur pidana Pemilu. Mereka bukan ASN sebagai mana disebutkan, tetapi petugas bantuan yang diperbantuan sebagai staf Satpol PP Garut.