HMI Soroti Diskominfo Musi Banyuasin yang Rilis Elektabilitas Pj Bupati Apriyadi: Aneh dan Tidak Wajar

Ketua Umum Badan Koordinasi HMI Sumsel Dede Irawan. (Liputan6.com/ Dok Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Badan Koordinasi HMI Sumsel Dede Irawan, menyoroti hasil rilis elektabilitas Pj Bupati Musi Banyuasin Apriyadi yang dikeluarkan dan disebarkan oleh Diskominfo setempat. Dede menganggap usaha politik itu dinilai kurang tepat.

Menurutnya, tidak ada urgensi apapun Diskominfo merilis elektabilitas Apriyadi kecuali hanya menimbulkan opini liar untuk kepentingan politik pada Pilkada 2024.

"Kerja-kerja ASN itu semua harus sesuai aturan apalagi terkait dengan netralitas dalam politik," kata Dede dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/3/2024).

"Aneh dan tidak wajar kalau Diskominfo merilis elektabilitas Pj bupati Apriyadi, patut dipertanyakan apa kepentingannya apalagi tahun ini sudah masuk tahun politik menghadapi Pemilukada," imbuhnya.

Dede menduga Pj bupati Apriyadi menggunakan struktural pemerintahan kabupaten Musi Banyuasin untuk kepentingan politik pada Pilkada 2024.

"Apriyadi digadang-gadang akan maju calon bupati makanya dia diduga memanfaatkan jabatannya sekarang sebagai Pj bupati untuk menyusun kekuatan dengan menggunakan struktur pemerintahan seperti dinas-dinas dan para ASN," ungkapnya.

Menurut Dede, sudah banyak catatan buruk yang melekat pada Apriyadi yang semestinya menjadi pertimbangan Mendagri untuk mencopotnya sebagai Pj bupati.

"Apriyadi menjadi Pj bupati dengan kontroversi yang sebenarnya tidak bisa ditoleransi untuk mempertahankan jabatannya tersebut. Terlalu banyak catatan buruknya," beber Dede.

2 dari 2 halaman

Rekam Jejak Disebut Bermasalah

Dede juga mempersoalkan kembali perihal dugaan keterlibatan Apriyadi dalam kasus korupsi pada masa bupati Dodi Reza Alex Noerdin, dan kasus dugaan video syur berduan dengan wanita yang bukan istrinya dalam hotel.

"Track recordnya bermasalah hukum diduga terlibat dalam kasus korupsi Dodi Alex dan video asusila dengan cewek yang bukan istrinya dalam hotel," kata Dede.

Selain itu, lanjut Dede, dugaan keterlibatan Apriyadi dalam politik praktis bisa dilihat saat anaknya menjadi caleg DPRD Provinsi Sumsel pada Pemilu 2024.

"Anaknya jadi caleg DPRD Provinsi dan ada dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan Apriyadi untuk menekan ASN dan bawahannya untuk mencarikan suara demi kemenangan anaknya tersebut," tuturnya.

Terakhir, Dede meminta Mendagri tidak menutup mata dan jangan sampai dituding main mata dengan Apriyadi karena mempertahankan jabatannya sebagai Pj bupati yang penuh kontroversi tersebut.

"Mendagri rusak integritasnya sendiri hanya karena dituding ada kongkalikong dengan Apriyadi karena masyarakat pasti mempertanyakan kenapa sampai saat ini dipertahankan sebagai Pj bupati padahal rekam jejaknya jelek dan ditambah lagi ada dugaan penyeretan paksa ASN Muba ke dalam politik praktis," tandasnya.