Buruh di Jabar Minta Ketemu PJ Gubernur, Desak Terbitkan Kepgub Upah

Liputan6.com, Bandung - Sebanyak 24 serikat buruh/serikat pekerja di Jawa Barat bersepakat untuk mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, agar segera menerbitkan surat keputusan guberner mengenai upah untuk buruh dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Buruh mendesak agar upah tersebut bisa di atas upah minimum kabupaten/kota. Mereka pun mengancam akan turun ke jalan, menggelar aksi di depan dedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu, 20 Maret 2024.

"Aksi besok adalah aksi gabungan serikat di Jawa Barat. Yang sudah tanda tangan ada sekitar 24 serikat buruh," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Dadan Sudiana, saat dihubungi, Selasa (19/3/2024).

Dadan menyebut, diperkirakan bakal ada sekitar 1.000 massa buruh pekerja yang turut aksi di Jalan Diponegoro Kota Bandung itu. Aksi mereka bertepatan dengan jadwal sidang paripurna DPRD Jawa Barat.

"Besok ada sidang paripurna. Kita meminta ketemu dengan Pj Gubernur, yang sampai sekarang ini memang belum mau mengeluarkan kepgub tersebut," kata Dadan.

"Sudah dua tahun ini (kepgub) ada, tapi tahun ini Pj Gubernur belum mengeluarkan kepgub," katanya.

Pada 2023 lalu, Pemerintah Jawa Barat diketahui telah menetapkan upah minimum kota (UMK) 2024 dengan memakai acuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 soal pengupahan.