5 Komisioner Bawaslu Provinsi Gorontalo Jalani Sidang DKPP, Ada Apa?

Liputan6.com, Gorontalo - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan nomor Perkara 25-PKE-DKPP/I/2024. Sidang tersebut digelar di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Rabu (20/3/2024). Pengadu dalam perkara ini adalah Lukman Ismail, Ikrar Setiawan Akasse dan Frengki Kasim. Mereka melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, Lismawy Ibrahim, Jhon Hendri Purba, Amin Abdullah dan Moh. Fadjri Arsyad.

Lukman Ismail menyebut, para komisioner tidak melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Anggota Bawaslu Kota Gorontalo Herlina Antu. Sebab, dirinya masih berstatus sebagai PNS aktif dan belum menyelesaikan administrasi pengunduran diri sejak dilantik pada 19 Agustus 2023 lalu. "Saudari Herlina Antu masih tetap menerima gaji dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo," kata Lukman Ismail.

Menurut Lukman, hal ini melanggar ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf j, m, dan n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Padahal, lanjutnya, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Kota Gorontalo telah mengingatkan Herlina Antu.

Peringatan kepada Herlina melalui surat Nomor 800/BKPP/1/3298 tertanggal 23 Oktober 2023. Dirinya diminta agar mengurus pengajuan pemberhentian sementara atau cuti di luar tanggungan negara. "Surat tersebut juga ditembuskan kepada para Teradu. Para Teradu diduga tidak menindaklanjuti surat tersebut hingga saya mengadukan perkara ini ke DKPP," jelas Lukman.

Simak juga video pilihan berikut:

Komite I DPD menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP di gedung DPD, Jakarta. Rapat ini digelar untuk mengantisipasi berbagai isu, temuan, dan problema yang mencuat menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

2 dari 2 halaman

Tanggapan Komisioner

Sementara Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Lismawy Ibrahim mengungkapkan, bahwa ia dan para koleganya belum menerima tembusan surat dari BKPP Pemkot Kota Gorontalo, sampai Herlina Antu mendatangi Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo pada 26 Oktober 2023 untuk berkonsultasi mengenai surat tersebut.

Setelah mengetahui tembusan surat tersebut dan permasalahan Herlina Antu, Lismawy menyebut pihaknya segera menindaklanjutinya dengan menghubungi Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) Bawaslu RI.

"Kepala Biro SDM Bawaslu RI menyanggupi untuk mengadakan Surat Pernyataan Pelantikan Herlina Antu Sebagai anggota Bawaslu Kota Gorontalo masa jabatan 2023-2028," kata Lismawy.

Akan tetapi menurut Lismawy hingga akhir November 2023 Bawaslu RI belum juga mengeluarkan surat pernyataan pelantikan Herlina Antu, sebagai Anggota Bawaslu Kota Gorontalo 2023-2028.

Sehingga para Teradu memutuskan untuk bersurat ke Pemerintah Kota Gorontalo. Keputusan ini diambil melalui Rapat Pleno pada 29 November 2023.

"Berdasar informasi dari Herlina Antu, BKPP Pemerintah Kota Gorontalo menyatakan bahwa surat dari Bawaslu Provinsi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Pemberhentian Sementara sebagai PNS dikarenakan Surat Keterangan tersebut harus dikeluarkan oleh Bawaslu RI," terang Lismawy.

Lismawy menambahkan, persoalan ini menemui titik terang setelah Bawaslu RI mengeluarkan Surat Keterangan Pelantikan Nomor 18/KP.01.00/K1/01/2024 yang ditujukan ke BKPP Kota Gorontalo pada 6 Januari 2024.

Selanjutnya, Walikota Gorontalo pun mengeluarkan Keputusan Nomor 126/3/I/2024 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Herlina Antu pada tanggal 8 Januari 2024.

"Para Teradu telah menindaklanjuti Surat Surat BKPP Kota Gorontalo Nomor 800/BKPP/1/3298 sehingga Bawaslu RI menerbitkan Surat Keterangan Pelantikan Nomor 18/KP.01.00/K1/01/2024 yang menjadi dasar Surat Pemberhentian Sementara Sebagai Pengawai Negeri Sipil Kepada Herlina Antu dikeluarkan oleh Wali Kota Gorontalo," terang Lismawy.

Sidang ini diadakan secara hibrida karena beberapa Teradu tidak dapat mengikuti sidang di Kantor KPU Provinsi Gorontalo lantaran sedang melaksanakan tugas.

Ketua Majelis sidang ini adalah Ratna Dewi Pettalolo. Anggota Majelis terdiri dari dua orang Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Gorontalo, yaitu Hendrik Imran (unsur KPU) dan Roni Mohamad (unsur Masyarakat).