Haram Hukum Menunda Pembagian THR, Simak Kajian Secara Fikih Islam

Melihat definisi THR di atas, dapat dipahami bahwa THR bukan merupakan ujrah atau upah dari sebuah pekerjaan. Melainkan sebagai hibah, hadiah, atau sedekah.

Dalam kitab I'anatut Thalibin Sayyid Bakri menjelaskan:

والحاصل أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة، كان هبة وصدقة، وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة، كان هبة وهدية، وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة، كان هبة فقط. وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة، كان صدقة فقط، وإن ملك لأجل الإكرام من غير صيغة، كان هدية فقط

Artinya, "Walhasil, apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan membantu orang tersebut atau disertai maksud mengharap pahala dengan disertai shighat dalam melakukannya, maka yang demikian dinamakan hibah dan sedekah".

Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memuliakannya dengan disertai shighat, maka yang demikian disebut hibah dan hadiah. Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain tidak dengan maksud mengharap pahala, tidak juga untuk memuliakannya serta menggunakan shighat dalam melakukannya, maka yang demikian dinamakan hibah.

Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan membantu atau disertai maksud mengharap pahala namun tidak menggunakan shighat, maka yang demikian dinamakan sedekah. Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memuliakannya tanpa disertai shighat dalam melakukannya, maka yang demikian disebut hadiah." (Abu Bakar bin Ustman bin Muhammad Syatha Ad-Dimyati, I'anatut Thalibin, [Beirut, Darul Fikr], juz III, halaman 171).

Suatu pemberian baik dinamakan hibah, sedekah, atau hadiah, mempunyai ketentuan atau syarat masing-masing.

Semisal hibah disyaratkan adanya ijab dan qabul (menurut pendapat kuat). Mengingat dalam prakteknya mungkin ada berbagai macam mekanisme. Rahman berpendapat, pemberian THR adalah bentuk daripada sedekah atau hadiah.

Kita tentu sepakat bahwa secara hukum asal sedekah, hadiah, atau bahkan hibah, hukumnya tidak wajib dan tidak dilarang, melainkan diperbolehkan bahkan dianjurkan.

Dalam fiqih Islam, sesuatu yang secara asal hukumnya sunah atau bahkan perkara mubah yang mengandung kemaslahtan umum, ketika diinstruksikan oleh pemerintah maka status hukumnya naik wajib dan harus ditaati.

Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dalam kitab Hasyiyah 'alal Khatib menjelaskan:

وَحَاصِلُهُ، أَنَّهُ إذَا أَمَرَ بِوَاجِبٍ تَأَكَّدَ وُجُوبُهُ، وَإِنْ أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ وَجَبَ، وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ كَتَرْكِ شُرْبِ الدُّخَانِ وَجَبَ. بِخِلَافِ مَا إذَا أَمَرَ بِمُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ أَوْ مُبَاحٍ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ عَامَّةً

​​​Artinya, "Kesimpulannya, ketika seorang pemimpin memerintahkan suatu kewajiban, maka kewajiban itu semakin kuat. Jika ia memerintahkan sesuatu yang sunah, maka hal itu menjadi wajib. Jika ia memerintahkan sesuatu yang mubah, selama mendatangkan kemaslahatan umum, seperti larangan merokok, maka menjadi wajib menjauhi merokok.

Lain halnya bila pemimpin memerintahkan suatu keharaman atau hal-hal yang bersifat makruh atau suatu perkara mubah, akan tetapi tidak memuat unsur maslahah umum di dalamnya, (maka tidak wajib mengikuti perintah tersebut)." (Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi, Hasyiyah Al- Bujairimi 'alal Khatib, [Beirut, Darul Fikr], juz II, halaman 238).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, pemberian THR oleh perusahan atau pengusaha menurut istilah fiqih Islam masuk kategori hadiah atau sedekah yang secara hukum asalnya tidaklah wajib.

Namun hukumnya menjadi wajib dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal ketentuan pemberian THR sampai adanya sanksi denda dan pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang terlambat atau bahkan tidak memberikan THR kepada pekerjanya.

Hal ini juga relevan dengan keharaman menunda atau menangguhkan gaji pekerja sampai pekerjaannya telah selasai, padahal sebenarnya mampu memenuhinya. Dalam hadits riwayat Abdullah bin 'Umar, Nabi saw bersabda:

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عرقُهُ

Artinya, "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).

Dalam menjelaskan hadits di atas Al-Hafizh Al-Munawi dalam kitab Faidhul Qadir berkata:

فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق أو عرق وجف

Artinya, "Diharamkan menunda atau menangguhkan pemberian gaji padahal mampu membayarkannya sebelum keringatnya kering (tepat waktu).

Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah bentuk kinayah atau kiasan dari kewajiban menyegerakan pemberian gaji setelah pekerjaan itu selesai, ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering." (Abdurauf Al-Munawi, Faidhul Qadir, [Mesir, Maktabah At-Tijariyah: 1358 H), juz I, halaman 562).