M Qodari: Kalau PDIP Tak Mau, Banyak Partai Mau Usung Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Liputan6.com, Medan Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut Bobby Nasution tak boleh mendaftar Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 lewat PDI Perjuangan terus menjadi isu menarik.

Terbaru, Founder Indobarometer, M Qodari, yang juga pengamat politik nasional menyebutkan 3 analisisnya terkait sikap PDI Perjuangan menolak Bobby Nasution.

"Yang pertama itu merupakan hak dari PDI Perjuangan, ya. Dan Mas Hasto sebagai Sekjen dari PDI Perjuangan untuk memilih siapa kandidat yang akan didukung atau tidak didukung dalam Pilkada nanti, termasuk untuk Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara," kata Qodari saat dihubungi wartawan, Selasa (16/4/2024).

Terkhusus untuk Bobby Nasution, tak didukung PDI Perjuangan tentu saja bukan akhir segalanya. Sebab dengan prestasinya, dan elektabilitas yang masih tinggi, banyak partai lain yang siap mengusung.

"Tapi, yang kedua bukan berarti Bobby tidak akan bisa maju sebagai calon gubernur. Pasti banyak yang mau mendukung, terutama ketika Bobby punya elektabilitas yang baik, punya dukungan masyarakat yang luas, dan punya peluang untuk menang dalam Pilgub yang akan datang. Pasti partai politik yang lain juga ada yang berminat untuk mengajukan," beber M Qodari.

2 dari 4 halaman

Diusung Partai Lain

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari (Istimewa)

Bahkan M Qodari menilai sudah ada langkah hampir pasti dari sejumlah partai yang akan mengusung Bobby Nasution maju di Pilgub Sumut mendatang.

"Golkar, Gerindra atau mungkin partai-partai politik yang lainnya saya rasa siap mengusung Bobby," lanjut alumni UI tersebut.

Dengan telah menyatakan sikap tidak mendukung Bobby Nasution, Qodari balik bertanya, apakah PDI Perjuangan punya calon yang lebih kuat dari Bobby Nasution.

Qodari menyebut, jika sampai PDI Perjuangan mengusung misalnya Edy Rahmayadi, maka akan sangat mungkin terjadi penolakan dari konstituen. Maka kalau PDI Perjuangan sampai salah pilih calon, maka kekalahan sudah di depan mata.

"Nah, yang ketiga, sebetulnya PDI Perjuangan juga Jangan sampai salah memilih atau mendukung kandidat," sebutnya.

"Kalau PDI Perjuangan misalnya mengajukan Edy Rahmayadi, pertanyaannya, apakah konstituen PDI Perjuangan akan setuju atau tidak setuju dengan pencalonan Edy Rahmayadi oleh PDI Perjuangan," lanjutnya.

"Itu saya kira kita semua sudah tahu dan belajar bahwa dalam pemilihan langsung, kalau terjadi ketidaksesuaian antara kandidat yang dipilih partai dengan konstituen atau basis data tersebut yang terjadi bukan kemenangan tapi malah kekalahan," pungkas Qodari yang menyelesaikan studi S2 pada bidang political behavior di University of Essex, Inggris itu.

3 dari 4 halaman

Pernyataan Hasto

Jokowi Libur Akhir Pekan Bermain bersama Cucu — Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara, Iriana mengajak sang cucu, Jan Ethes makan soto di Pasar Kliwon, Solo, Jumat (30/3). Tampak hadir juga Kahiyang Ayu bersama suaminya, Bobby Nasution. (Liputan6.com/Pool/Kris-Biro Pers Setpres)

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya sudah membuka pendaftaran untuk Pilkada 2024.

Hasto menyebut semua pihak boleh ikut mendaftarkan diri untuk maju dalam Pilkada 2024, termasuk di Sumatera Utara (Sumut).

Namun, Hasto menegaskan, khusus Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, tidak boleh ikut mendaftar.

"Sudah ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara, kemarin sudah melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobby. Itu usulan dari bawah," kata Hasto kepada wartawan di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat, 12 April 2024.

"Dari Solo tadi Pak Rudy juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran jadi sudah dibuka," sambung Sekjen PDI Perjuangan.

4 dari 4 halaman

Siap Hadapi Pilkada

[Bintang] Golput Itu Nggak Keren! Biar Suaranya Sah, Begini Cara Nyoblos di Pilkada Serentak 2018 — Ilustrasi - Pilkada

Secara prinsip, Hasto mengatakan, partainya sudah siap menghadapi Pilkada serentak 2024. Hanya saja, ia masih menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilainya sarat penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

"Selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwarnai abuse of power, penggunaan aparatur negara, sumber-sumber negara, itu harus diatasi dulu. Kalau tidak, maka tidak ada gunanya pemilu," ujar Hasto.