Penanganan Stunting Harus Dilakukan Berjenjang, Mulai dari Keluarga

Pelaksana tugas (Plt) Debuti Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dan Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr Irma Ardiana, dalam Seminar Nasional Stunting 2024 yang dilaksanakan dalam rangkaian Perayaan Nyepi Nasional di Le Polonia Hotel Medan, Minggu (21/4/2024) (Reza Efendi/Liputan6.com)

Liputan6.com, Medan Mengatasi stunting di Indonesia tidak bisa dilakukan sendirian. Perlu kolaborasi lintas sektor dan lintas elemen untuk menangani secara komprehensif berjenjang, dimulai dari subsistem keluarga.

Sehingga target nasional menurunkan pravelensi stunting pada angka 14 persen di 2024 bisa tercapai. Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Debuti Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dan Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr Irma Ardiana.

"Angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, karena angka kemiskinannya juga masih cukup tinggi. Stunting sangat erat dengan kemiskinan. Untuk mengentaskan kemiskinan, banyak pihak yang harus terlibat dan berkolaborasi," kata Irma saat menjadi pembicara pada acara Seminar Nasional Stunting 2024 yang dilaksanakan dalam rangkaian Perayaan Nyepi Nasional di Le Polonia Hotel Medan, Minggu (21/4/2024).

Ditegaskan Irma, salah satu langkah paling awal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran keluarga untuk memeriksakan bayinya rutin ke Posyandu. Supaya perkembangan anak bisa diketahui dengan tepat, dan bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan serta penanganan lebih cepat.

"Pertama kita harus punya data keluarga berisiko. Kedua, aspek perubahan perilaku, masyarakat harus dipastikan secara berkala datang ke Posyandu, harus sama-sama kita galakkan supaya Balita ditimbang tiap bulan, maka kita tahu berat badannya dulu," ucapnya.

"Ketika berat badannya tidak naik, di bawah garis merah, kita bisa intervensi segera tunggu bulan depannya, kalau tidak bisa, langsung dirujuk," lanjutnya.

Lalu, sambungnya, jika tidak ada perubahan maka harus dicari penyebab anak menjadi stunting. Bisa jadi di keluarganya ada yang menderita TB, pilek, dan penyakit yang menularkan virus lainnya.

"Sehingga bisa ditangani dengan cepat," ujarnya.

Disebutkan Irma, problemnya saat ini keluarga belum punya kesadaran untuk memeriksakan secara rutin anaknya ke Posyandu. Ketika anak sudah sakit parah atau stunting parah, baru dibawa ke Posyandu atau rumah sakit.

"Jadi akan lebih sulit dan lebih lama penanganannya," Irma menuturkan.

2 dari 4 halaman

Sumut Jadi Perhatian Nasional

Diungkapkan Irma, Sumatera Utara (Sumut) saat ini menjadi perhatian nasional karena masuk dalam 4 besar jumlah kasus stunting terbanyak di Indonesia. Urutan pertama Jawa Barat 971.792 kasus, Jawa Timur 651.708 kasus, Jawa Tengah 508.618 kasus, Sumut 347.437 kasus, disusul Banten 265.158 kasus.

Menurut Irma, salah satu langkah strategis nasional yang dilakukan untuk menekan jumlah kasus stunting di Indonesia adalah edukasi pranikah. Untuk pasangan yang baru dan atau akan menikah harus memiliki pemahaman tentang usia tepat untuk mengandung, gizi yang tepat untuk ibu hamil, dan memberikan ASI eksklusif pasca melahirkan.

"Karena stunting bisa bermula dari kehamilan yang kurang sehat," Irma mengungkapkan.

Dikatakan Irma, di Bali kenapa angka prevelensi stuntingnya paling rendah karena mereka punya adat istiadat lokal tentang izin dan edukasi pranikah dari tokoh adat. Kemudian ada juga adat lokal yang digunakan sebelum melahirkan, saat melahirkan, dan sesudah melahirkan.

"Hal ini menambah pengetahuan pasangan dalam mengarungi rumah tangga," ujarnya.

3 dari 4 halaman

Kesetaraan Gender

Ilustrasi stunting. (Photo created by jcomp on www.freepik.com)

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dewa Ayu Laksmi menjelaskan, gender sebagai salah satu pengarusutamaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Tujuannya untuk mencapai kesetaraan gender, yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan.

Menurutnya, ada 5 langkah yang dilakukan Kementerian PPPA untuk menangani stunting. Pertama, Kolaborasi dengan Pemda dalam penanganan anak yang stunting atau keluarga yang berisiko memiliki anak stunting. Kedua, sosialisasi dan advokasi secara massif terkait upaya peningkatan kondisi dan kualitas 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) anak-anak dan remaja.

Ketiga, memberikan dukungan dengan mendorong keterlibatan lintas sektor misalnya relawan KAS, Puspaga, Relawan Desa, dan lain-lain untuk mendampingi keluarga risiko stunting. Keempat, penguatan edukasi dan advokasi pada keluarga risiko stunting tidak hanya penerapan makanan bergizi seimbang, namun juga terkait penguatan pemahaman terkait pola hidup sehat, sanitasi, air bersih dan lain-lain.

"Terakhir, penguatan pemantauan dan evalusi yang melibatkan lintas sektor, jadi kami gak bisa sendirian tentunya," terangnya.

Kementerian PPPA juga mengembangkan model Desa Ramah Perempuan dan Anak, yaitu desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.

4 dari 4 halaman

Mencapai Nilai Kedamaian

Ketua Panitia Perayaan Nyepi Tahun Saka 1946/2024 Masehi, Brigjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menerangkan, dalam rangka memeringati Hari Raya Nyepi sangat relevan dengan tema stunting ini karena ingin bersama-sama mencapai nilai kedamaian di Indonesia.

Diungkapkannya, dengan kegiatan mengangkat tema stunting ini bisa mengedukasi masyarakat. Sebab, semua agama berkaitan dengan hubungan Tuhan ke manusia, dan manusia ke manusia.

"Makanya kita pilih tema ini sebagai persembahan kita mengedukasi masyakarat, dan ini termasuk kerukunan umat beragama. Negara mempunyai prioritas Indonesia Emas pada 2045 dan pengentasan stunting salah satu jalannya," ungkapnya.

Ketua PHDI Sumut, Surya, mengucapkan terima kasih karena PHDI Sumut telah dipercaya PHDI Pusat Bersama segenap komponen lainnya, baik dari Panitia Perayaan Nyepi BUMN Tahun 2024, Persadha Pusat, dan semua pihak, dalam melaksanakan kegiatan seminar ini.

"Seminar ini sangat penting untuk kita laksanakan, mengingat angka stunting di Sumut yang masih menyisakan pekerjaan rumah bersama," bebernya.

Seminar stunting ini dihadir 150 orang peserta, baik dari perwakilan dinas-dinas terkait di Sumut dan Kota Medan, Ibu PKK, perwakilan PHDI se-Sumut, Ormas Hindu se-Sumut, TVRI Sumut, RRI Sumut, Kampus Unimed, Kampus USU, dan tokoh-tokoh Masyarakat.

"Dengan harapan bersama, acara seminar ini dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan bermafaat bersama dalam mencegah atau menekan angka stunting, khususnya di Sumut. Sehingga mimpi besar kita untuk generasi emas di tahun 2045 dapat terwujud dengan baik dan lancar," tandasnya.