Gelar Diskusi Sengketa Pilpres, PBHI Sulsel Hadirkan Fahri Bachmid

Liputan6.com, Makassar - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar diskusi yang mengulas terkait putusan MK atas sengketa Pilpres 2024. Diskus berlangsung di Kantor PBHI Wilayah Sulsel, Ruko Topaz Raya, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Jumat (26/4/2024) sore.

Tak main-main, PBHI Wilayah Sulsel menghadirkan Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid, sebagai narasumber. Sejumlah peserta pun terlihat antusias mengikuti kegiatan ini. 

Dalam diskusi itu, Fahri Bachmid yang juga dosen hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, memaparkan perjalanan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia pun menegaskan bahwa gugatan dari dari paslon Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tak bisa dibuktikan. 

Olehnya itu, kata dia, lima dari delapan hakim agung menyatakan menolak gugatan secara keseluruhan. Sementara tiga hakim agung lainnya, menyatakan dissenting opinion atas gugatan tersebut.

"Kemarin kita sudah bersengketa selama 14 hari, jalur yang disediakan konstitusi telah selesai, ketika MK mengeluarkan produk putusan maka kita terima sebagai solusi konstitusional," ucap Fahri Bachmid dalam pemaparannya. 

Menurutnya, diskusi yang digelar PBHI ini adalah bagian dari edukasi masyarakat dan generasi muda dalam mengawal proses bernegara.

"Kita ini negara demokrasi terbesar di dunia. Jadi bisa saja tidak bisa seragamkan pikiran kita dengan orang lain yang belum mengerti," ujar Fahri.

"Tapi, agenda konstitusional tetap jalan. Negara ini punya aturan main, dan kalaupun ada yang berpendapat pro kontra silakan saja, tapi agenda konstitusional tetap harus jalan," sambungnya.

Fahri pun sempat menanggapi gugatan yang dilayangkan oleh Tim Hukum PDIP ke PTTUN Jakarta yang meminta KPU menunda penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Menurut dia hal itu adalah hak konstitusional.

"Ya itu sah-sah saja sebagai warga negara, tapi itu tidak tepat," ucapnya. 

Namun, lanjut Fahri, gugatan itu tidak akan memengaruhi rencana penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024, telah bersifat final dan mengikat. 

"MK adalah jalan terakhir dalam penentuan sengketa pemilu. Jadi meski digugat di pengadilan lain saya kira itu tidak mengubah," ucapnya.