Menyoal Arah Kebijakan Literasi dan Perpustakaan di Indonesia

FDG — Forum Group Discussion (FGD) menyoal arah kebijakan pengembangan literasi dan perpustakaan di Indonesia. (Liputan6.com/ Dok Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Perpustakaan Nasional menggelar Forum Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan, Senin (29/4/2024) lalu di The Patra Bali. Kegiatan itu digelar dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Tujuannya sendiri adalah untuk menjaring aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pemikiran terbaik pembangunan bidang perpustakaan lima tahun ke depan.

Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Joko Santoso menyampaikan, dalam penyusunan rancangan awal Renstra 2025-2029 ini, perlu membangun kolaborasi perencanaan program kegiatan dalam mewujudkan pembangunan perpustakaan lintas pusat dan daerah secara berkesinambungan.

"Kegiatan ini menjadi ajang yang tepat dalam membangun kolaborasi perencanaan program kegiatan dalam mewujudkan pembangunan perpustakaan secara berkesinambungan. Partisipasi aktif dari peserta diskusi sangat diharapkan dalam pertemuan ini dengan memberikan masukan-masukan yang membangun demi perencanaan pembangunan bidang perpustakaan yang lebih baik," kata Joko.

Selain untuk menjaring aspirasi dan membangun kolaborasi para pemangku kepentingan, FGD ini juga bertujuan untuk mengidentifikasikan permasalahan dan isu-isu strategis terkait pembangunan perpustakaan serta menyamakan persepsi mengenai gambaran kondisi saat ini dan harapan mengenai pengembangan perpustakaan ke depan.

Dalam sesi sambutan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Dewa Nyoman Sudarsana mengapresiasi Perpusnas yang telah menjadikan Bali sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan FGD Penyusunan Renstra Perpustakaan Nasional.

"Merupakan suatu kehormatan bagi kami Provinsi Bali dapat menjadi 'tuan rumah' kegiatan ini. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk menyumbangkan masukan dan pemikiran konstruktif demi perencanaan pembangunan bidang perpustakaan ke depan yang lebih baik," ajaknya kepada peserta FGD.

Sementara itu, sebagai narasumber FGD antara lain Joko Santoso dan Didik Darmanto, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas dengan dipandu oleh moderator Kusmeri, Ketua Pokja Perencanaan, Program dan Anggaran serta bertindak sebagai pembahas Edi Wiyono, Tim Strategic Management Officer Perpustakaan Nasional. Didik Darmanto memaparkan tentang arah dan kebijakan bidang literasi dan perpustakaan.

Salah satunya menyorot berbagai hasil pengukuran terhadap literasi masyarakat Indonesia, misalnya hasil pengukuran PISA dan Indeks Pemajuan Kebudayaan. Tren capaian PISA mulai menunjukkan perbaikan di tahun 2015, namun di tahun 2022 mengalami penurunan capaian pada semua bidang yang diujikan.

PISA adalah asesmen yang diadakan oleh OECD untuk mengukur kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa umur 15 tahun yang diselenggarakan setiap 3 tahun.

"Pada tahun 2022, kemampuan literasi membaca mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu mencapai 12 poin dan menjadi capaian terendah selama 19 tahun sebelumnya. Atas dasar data ini, perlu langkah-langkah strategis dari Perpustakaan Nasional dalam upaya mendorong perbaikan nilai PISA ke depan. Tentunya dengan penyelarasan terhadap Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kebudayaan 2025-2045," tambahnya.

2 dari 2 halaman

Tiga Isu Utama

Dalam sesi diskusi, Joko Santoso memberikan penguatan bahwa Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029 mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang perpustakaan yakni peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi serta mengacu pada arah kebijakan Perpustakaan Nasional yakni: Penguatan budaya baca dan literasi, pengarus-utamaan naskah kuno nusantara, standardisasi dan pembinaan perpustakaan, serta adanya dukungan penguatan kemitraan lembaga dan sinkronisasi sistem informasi layanan terpadu.

Tiga Isu utama yang menjadi arah kebijakan Perpustakaan Nasional ini diharapkan mampu memberi fokus bagi Pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga perpustakaan lainnya dalam menyusun program dan kegiatannya dalam rangka mengatasi berbagai isu permasalahan literasi.

Pada sesi pembahasan, Edi Wiyono menggarisbawahi beberapa masukan dan kritikan dari para peserta. Beberapa pemikiran peserta dijadikan rekomendasi untuk dapat dipertimbangan menjadi bagian dari Renstra Perpustakaan Nasional, antara lain:

Menggerakkan program membaca buku wajib sesuai dengan level pendidikannya. Hal ini dianggap penting untuk pengetahuan, pendidikan, dan penguatan literasi seseorang.
Mengoptimalkan pemanfaatan artificial intelegensi (AI)/kecerdasan buatan sebagai tools/alat dalam rangka penguatan budaya baca dan literasi dalam membawa inovasi dan perubahan positif.
Mempertimbangkan pelibatan private sector dalam bentuk CSR guna mendukung penguatan budaya baca dan literasi, baik CSR dalam bentuk pembangunan fisik, pengadaan bahan bacaan/buku-buku maupun dukungan-dukungan terhadap kegiatan keliterasian lainnya.

Kegiatan FGD dilaksanakan dengan metode hybrid, secara luring di The Patra Bali dan daring melalui platform zoom meeting. Peserta luring berjumlah 125 orang yang terdiri dari perwakilan Dinas Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah Bali, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah Bali, Perwakilan Kepala Sekolah/Kepala Perpustakaan Sekolah Tingkat SD, SLTP, SLTA di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Perwakilan Kepala/Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Perwakilan Kepala Perpustakaan/Ketua Prodi Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Komunitas Penulis dan Pegiat Literasi di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Dari sisi lokus penyelenggaraan, FGD yang dilaksanakan di Bali adalah lokasi ketiga. Untuk tujuan yang sama, sebelumnya Perpusnas telah menyelenggarakan di Padang, Sumatera Barat (wilayah Sumatera) dan Jakarta (wilayah Jawa). Berikutnya upaya penjaringan masukan masyarakat akan dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara (wilayah Sulwesi, Maluku dan Papua).