HEADLINE: Petaka Banjir Lahar Hujan Gunung Marapi di Sumbar, Penanganannya?

Kawasan Bukit Batabuah di Kabupaten Agam menjadi salah satu lokasi banjir bandang terparah. Jika dilihat di peta, kawasan itu memang menjadi daerah aliran sungai yang hulunya berada di Gunung Marapi. Tercatat ratusan warga di Desa Bukit Batabuah diungsikan sementara ke lokasi aman sejak Minggu.

"Ada ratusan warga kami yang diungsikan di lokasi sekolah dasar di jarak yang aman. Logistik berupa makanan, selimut dan kebutuhan harian sangat diperlukan," kata Kepala Desa Bukit Batabuah, Kabupaten Agam Firdaus.

Firdaus menyebutkan, ratusan rumah rusak dan puluhan hanyut terbawa arus akibat meluapnya aliran sungai yang berhulu langsung ke Gunung Marapi itu.

"Kejadian pada Sabtu (11/5) sekitar jam 22.00 WIB. Ini musibah serupa kali kedua setelah awal April lalu. Kami berharap bantuan semua pihak jangan sampai terjadi kali ketiga," kata Firdaus.

Firdaus mengatakan, lebih dari 8 orang warganya saat hari pertana banjir bandang menerjang dikabarkan meninggal dunia dan langsung dimakamkan hari itu juga. Beberapa orang juga dilaporkan hilang. Tak hanya korban jiwa, kerugian lainnya adalah sawah dan ladang warga yang rusak total dihantam aliran air banjir bandang. Dari kondisi terkini di Bukit Batabuah, proses evakuasi dan pembersihan lahan terhenti karena adanya informasi banjir susulan dari puncak Gunung Marapi.

"Seluruh warga di titik lokasi kejadian diminta keluar. Area ini dikosongkan sementara karena curah hujan tinggi di puncak gunung. Kami tidak ingin mengambil resiko," kata Firdaus.

Sementara itu, Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Nur Afian mengatakan, banjir bandang juga mengakibatkan dua jalur utama transportasi warga di Sumbar terputus. Dua jalur tersebut antara lain di Silaing Kabupaten Tanah Datar, dan kedua di Malalak Kabupaten Agam.

"Dua jalur utama Sumbar tidak bisa dilalui karena terdampak bencana yaitu di Malalak dan Silaing," katanya.

Atas kejadian tersebut Kepolisian meminta kepada para pengendara untuk mengambil jalur alternatif yang tersedia.

Terdapat dua jalur alternatif yang bisa dilalui oleh kendaraan yakni via Solok-Singkarak-Ombilin-Bukittinggi, kemudian via Pariaman lewat kelok 44-Lubuk Basung-Tiku- Kota Padang.

Polisi tetap mengimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati saat melalui jalur alternatif mengingat kondisi cuaca masih belum membaik.

"Pengendara agar tetap hati-hati karena curah hujan masih tinggi, waspadai bencana alam seperti longsor dan banjir," katanya.

Masifnya kerusakan akibat banjir bandang di Agam membuat pemkab setempat langsung menetapkan siaga darurat bencana selama 14 hari.

"Musibah ini membuat beberapa daerah di Agam terdampak. Koordinasi dengan Pemkab Agam yang diwakili sekretaris daerah menyatakan status darurat siaga bencana selama 14 hari ke depan," kata Komandan Kodim (Dandim) 0304 Agam Letkol Arm Bayu Ardhitya Nugroho.

Untuk itu, ia memimpin langsung 90 personel TNI dalam proses evakuasi pembersihan dan pencarian korban banjir lahar dingin di Desa Bukit Batabuah.

"Kami bagi dua tim penyelamat, untuk Kabupaten Agam hingga posisi 13.00 WIB ditemukan 18 korban meninggal dunia dan 19 korban luka, semua diarahkan ke RSAM Bukittinggi," kata Bayu.

Menurutnya, upaya keselamatan warga menjadi yang utama, melihat risiko kebencanaan masih besar karena intensitas hujan di kawasan puncak gunung masih tinggi.

Ia mengatakan, untuk Kabupaten Agam, terdapat empat titik bencana banjir bandang dan lahar dingin masing-masing di Kecamatan Canduang, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan Ampek Koto dan Kecamatan Ampek Angkek.

"Yang terparah memang di Bukit Batabuah Kecamatan Canduang ini akibat banjir lahar dingin Gunung Marapi, sementara di Kecamatan IV Koto itu banjir bandang aliran sungai berhulu ke Gunung Singgalang," kata Bayu.

Bayu meminta warga masyarakat di Kabupaten Agam untuk menginformasikan kepada pihak berwenang jika masih terdapat anggota keluarga yang hilang atau tidak ditemukan.

"Posko gabungan didirikan di SD (sekolah dasar) terdekat di jarak aman. Menyusul nantinya dapur umum untuk warga. Silahkan laporkan ke petugas," kata Bayu.

Banjir bandang dan banjir lahar hujan Gunung Marapi setidaknya mendampak lima daerah di Sumbar, antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Padang, dan Kabupaten Padang Pariaman. 

Hingga Selasa 14 Mei 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, jumlah korban banjir lahar hujan Gunung Marapi yang melanda sejumlah kawasan di Sumbar kembali bertambah 6 orang, sehingga total menjadi sebanyak 50 orang korban.

"Update informasi terbaru berdasarkan laporan yang kami terima," kata Kepala BNPB Suharyanto di Padang, Sumatera Barat, Selasa (14/5/2024).

Suharyanto menjabarkan, rincian korban meninggal dunia yaitu sebanyak 2 orang dari Kota Padang Panjang, 20 orang korban meninggal dunia dari Kabupaten Agam, 19 orang dari Kabupaten Tanah Datar, 1 orang Kota Padang, dan Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 8 orang.

Selain itu BNPB juga menerima laporan jumlah korban yang dilaporkan hilang saat ini sudah ada sebanyak 27 orang, 37 orang luka-luka, serta 3.396 jiwa mengungsi.

"Yang hilang kami akan tetap upayakan mencari sampai ketemu apabila ada pihak keluarga atau ahli waris yang minta tetap dicarikan meski di luar masa 6x24 jam ya sebagai aparat kita harus lakukan," ujarnya.

Terlepas dari itu, Suharyanto memastikan keselamatan masyarakat korban bencana menjadi hal yang diprioritaskan, semua kebutuhan pokok dan penunjang bagi mereka akan segera disalurkan baik melalui pengiriman jalur darat, maupun udara menggunakan helikopter.

"Pemulihan infrastruktur jalan jembatan yang rusak juga harus disegerakan," imbuhnya.

Pusdalops BNPB melaporkan sejumlah kecamatan di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Panjang dilanda banjir bandang bercampur material lahar hujan pada Sabtu (11/5) malam, selanjutnya setelah dilakukan asesmen pada Senin (13/5) diketahui bencana juga melanda wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang.

Bencana tersebut dilaporkan menimbulkan dampak kerusakan yang serius hingga ditetapkan dan diberlakukan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan terhitung sejak Senin (13/5/2024).

Banyaknya korban jiwa berjatuhan dan kerusakan masif akibat banjir bandang di Sumbar hari ini menandakan kita, sebagai bangsa Indonesia, tidak pernah belajar dari pengalaman. Padahal alam sebelumnya sudah memberikan tanda-tanda melalui banjir lahar hujan kecil yang terjadi pada awal April 2024 dan akhir 2023.

Peringatan kerap kali diberikan kepada masyarakat mengingat ada sekitar 23 sungai besar dan kecil yang berhulu langsung di Gunung Marapi, sedangkan gunung tersebut baru saja mengeluarkan abu vulkanik yang sangat tebal saat erupsi beberapa waktu lalu, yang juga menelan banyak korban jiwa pendaki.  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar bahkan telah memetakan potensi banjir lahar hujan Gunung Marapi jauh sebelum peristiwa hari ini terjadi. Apalagi Gunung Marapi tercatat banyak mengalami erupsi setidaknya sejak Desember tahun lalu. Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Rudy Rinaldy kepada media juga sempat menjelaskan bagaimana bahayanya hujan dengan intensitas tinggi bisa menjelma menjadi banjir lahar hujan yang merusak.

Tebalnya pasir halus yang menempel pada kawah Gunung Marapi pascaerupsi dapat terbawa menjadi banjir bandang saat hujan deras mengguyur puncak. Setidaknya ratusan ribu kubik material pasir mengendap usai erupsi panjang Gunung Marapi yang seolah menjadi bom waktu bagi masyarakat yang ada di kaki gunung.

"BPBD Agam dan Tanah Datar sudah tahu itu. Kami juga minta masyarakat di sekitar sungai untuk waspada," ujar Rudy beberapa waktu lalu.

Rudy jauh-jauh hari sudah mengingatkan banjir lahar hujan tidak bisa dihindari, dan akan menerjang apa pun jika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur puncak gunung.

Pengamat Gunung Api Surono atau yang akrab disapa Mbah Rono saat dihubungi tim Regional Liputan6.com, Selasa (14/5/2024) mengatakan, sudah menjadi kewajaran hukum alam bahwa lahar hujan terbentuk dari campuran air hujan dengan endapan material letusan gunung di sekitar puncak. Begitu juga yang terjadi di Gunung Marapi Sumbar, material yang mengendap dan terkena hujan bergerak mengikuti lereng, masuk ke alur lembah dan sungai menuju ke daerah paling rendah. 

"Lahar hujan merupakan bahaya sekunder dari letusan gunung api, terbentuk dari air hujan ditambah material letusan," katanya. 

Kejadian banjir lahar hujan Gunung Marapi yang banyak memakan korban jiwa dan memberikan dampak kerusakan yang begitu masif, menurut Mbah Rono karena masyarakat yang bermukim di sekitar jalur lahar hujan sudah merasa aman, dan berhak tinggal di sana. 

"Padahal sebelum masyarakat tinggal di situ, lahar hujan Gunung Marapi sudah pernah lewat situ. Kadang masyarakat berhak menguasai alam, sedang alam tidak punya hak menerima kemauan masyarakat. Benturan ini yang tidak adil. Kapan manusia bisa kalahkan alam?" kata Mbah Rono.

Mbah Rono mengatakan, banjir lahan hujan masih akan terus terjadi dan akan berlangsung lama jika terjadi hujan lebat dalam waktu lama.

"Ini yang harus sangat diwaspadai," katanya.

Dalam jangka waktu menengah dan panjang, Mbah Rono menyarankan untuk menata kembali permukiman di bantaran sungai dan jalur jalan, karena hanya itu yang bisa dilakukan, mengingat ancaman banjir lahar hujan akan terus terjadi, tergantung sekarang bagaimana BMKG memprediksi kapan hujan lebat turun dalam waktu dekat.  

Sementara itu, Kepala Departemen Advokasi Lingkungan Hidup Walhi Sumbar Tommy Adam saat dihubungi tim Regional Liputan6.com mengkritisi minimnya mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah daerah, padahal ancaman banjir lahar hujan Gunung Marapi kapan saja bisa menerjang permukiman warga. Selain kurangnya mitigasi, Tommy juga menyoroti adanya kerusakan ekologis di hulu sungai yang peruntukannya berubah.

"Daerah Lembah Anai, itu murni bencana ekologis, kita lihat hari ini hulunya berubah peruntukannya. Kegiatan pemandian, perkebunan, tempat wisata dibangun masif di sana, sementara pemerintah gagap dan lalai, melakukan pembiaran," katanya.

Yang terjadi hari ini, kata Tommy menegaskan, ada dua, yaitu kurangnya mitigasi dan adanya kerusakan ekologis di daerah aliran sungai (DAS). Walhi Sumbar mengkritisi pemda yang seharusnya melindungi masyarakat dengan turun terus ke permukiman di bantaran sungai melakukan sosialisasi bahaya lahar hujan Gunung Marapi.

"Saat ada potensi hujan lebat misalnya, seharusnya ada peringatan dini ke masyarakat, dengan begitu masyarakat bisa sadar dan bisa melakukan evakuasi mandiri, terlihat pemerintah sangat pasif sekali sebelum pra-bencana," katanya. 

Tommy mengingatkan, bencana banjir bandang yang memakan banyak korban hari ini perlu menjadi momentum bagi pemerintah untuk merestorasi kembali kerusakan ekologis di kawasan Sumbar, khususnya di daerah hulu sungai. Deforestasi yang dilakukan gila-gilaan atas nama pembangunan harus diminimalisasi.

"Pemerintah perlu serius mengelola DAS yang terintegrasi, yang terpenting kesiapsiagaan dan mitigasi bencana bagi mereka yang tinggal di daerah rawan bencana. Bencana ini perlu menjadi momen melakukan normalisasi sungai, rehabilitasi sungai di Lembah Anai, sebelum pelaku usaha melakukan konstruksi lagi," katanya.

Terkait bencana banjir bandang yang menelan banyak korban jiwa, melalui siaran persnya, Walhi Sumbar memberikan 11 poin pernyataan sikap, antara lain: 

1. Kami mengajak semua pihak untuk terus memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya, baik materil maupun immateril. Dukungan kita semua, dalam bentuk apapun, akan sangat berarti bagi korban. Semoga tim SAR dan para relawan yang membantu para korban dalam keadaan sehat, korban yang masih hilang semoga segera ditemukan, dan semoga kita semua diberi kekuatan dan dilindungi yang maha kuasa, aamiin;

2. Bencana ekologis terus berulang, kini dampaknya kian parah. Bencana ini, harus dijadikan momentum untuk membangun dan menumbuhkan kesadaran kolektif. Bencana banjir dan longsor, tidak selalu soal ekstrimnya curah hujan, tetapi krisis ekologis yang terakumulasi. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan harus seimbang. Jika lingkungan terus diabaikan, maka kita akan terus menerus memanen bencana ekologis. Saatnya, kita semua meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan;

3. Perlu kita pahami bersama, ancaman bencana akan semakin meningkat karena perubahan iklim, alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan, termasuk pembangunan (investasi) yang mengabaikan kajian lingkungan hidup strategis dan aspek resiko bencana;

4. Bencana di kawasan lembah anai semestinya tidak terjadi. Kami menilai, bencana terjadi karena LALAI dan GAGALnya Pemerintah dalam melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan, gagal dalam melakukan penataan ruang dan gagap dalam urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Risiko bencana ekologis di kawasan lembah anai telah sering diingatkan banyak pihak, bahkan rekomendasi-rekomendasi resmi telah diberikan kepada pemangku kebijakan;

5. BKSDA Sumbar harus bertanggung jawab atas pengelolaan Kawasan TWA Mega Mendung, baik karena kemungkinan kelalaian ataupun kesengajaan, yang menyebabkan adanya aktivitas atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap ke utuhan kawasan dan kegiatan yang tidak sesuai fungsi zona TWA, serta tidak memadukan konsep pengelolaan TWA dengan pengurangan risiko bencana (analisis risiko bencana) secara utuh;

6. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Tanah Datar juga pihak yang bertanggungjawab terhadap bencana kawasan lembah anai, baik karena kemungkinan kelalaian, ataupun kesengajaan, yang menyebabkan pembangunan dan pemanfaatan ruang tidak berbasis pada kebijakan penanggulangan bencana secara utuh, termasuk belum selarasnya kebijakan penanggulangan bencana pada kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah gagal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Sebaliknya, masyarakat (langsung dan tidak langsung) ditempatkan pada situasi rawan bencana dan akhirnya menjadi korban dari bencana. Pemerintah harus betul-betul meninggalkan kebijakan yang menempatkan masyarakat dalam situasi rawan bencana, termasuk menghentikan secara permanen ide dan kebijakan pembangunan plaza di kawasan lembah anai yang dimunculkan pada akhir 2022 yang lalu;

7. Perlu disadari, secara geografis, Sumatera Barat berada pada kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan rakyat. Masyarakat membutuhkan kebijakan konkrit, bukan laku gimmick penanggulangan bencana. Kegagalan pemerintah harus ditebus dengan kebijakan konkrit. Jangan lagi dipoles dengan gimmick politisasi bencana ekologis;

8. Tataruang harus dijadikan instrumen legal untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan, serta me-mitigasi bencana. Paradigma, RTRW hanya untuk melegalkan dan/atau mengakomodir investasi harus ditinggalkan. Pengaturan pola ruang yang hanya berfokus pada investasi hanya akan melahirkan bencana. Pendapatan daerah dari investasi dengan nilai kerugian dampak bencana jelas tidak se-imbang;

9. Lakukan audit lingkungan. Pemerintah harus segera melakukan audit lingkungan secara menyeluruh, terutama daerah-daerah bencana. Audit lingkungan yang kami maksud, tidak hanya pada usaha legal, termasuk dampak usaha illegal. Audit lingkungan juga harus dihindari pada sekedar prosedural dan ceklist dokumen, tetapi lebih jauh pada aspek hilangnya fungsi lingkungan dan kontribusinya pada bencana. Sehingga, kebijakan penanggulangan bencana berbasis data yang akurat dan akar masalah;

10. Setelah penanganan dampak bencana, perlu dilakukan evaluasi dan penataan ulang pemanfaatan-peruntukkan ruang kawasan lembah anai berbasis KLHS dan analisis resiko bencana. Kegiatan pemulihan kembali fungsi sempadan sungai penting dilakukan, termasuk meng-audit dan memulihkan hulu DAS;

11. Pemerintah harus ber-Nyali menegakkan regulasi dan kebijakan lingkungan hidup, tata ruang dan kebencanaan. Pelanggaran dan kejahatan lingkungan-tata ruang-kebencanaan tidak boleh ditolerir.

Mari kita tetap meningkatkan kesiapsiagaan, memperhatikan informasi resmi dan arahan dari pemerintah, semoga Sumatera Barat segera pulih dari bencana ekologis.

Usai bencana banjir bandang dan banjir lahar hujan Gunung Marapi melanda, bukan berarti ancaman serupa tidak ada lagi di kemudian hari. Apa yang terjadi hari ini perlu diambil pelajaran agar hal jatuhnya korban jiwa tidak terulang lagi di kemudian hari. Apalagi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Selasa (14/5/2024), memastikan potensi banjir lahar dingin susulan Gunung Marapi Sumbar masih ada, dan dampaknya diprediksi akan lebih besar dari sebelumnya. 

Dwikorita menambahkan, tingginya potensi banjir lahar dingin susulan dipicu masih tingginya potensi turun hujan berintensitas sedang, lebat-sangat lebat selama sepekan ke depan atau berdasarkan analisa tim meteorologi berlangsung sampai dengan 22 Mei 2024.

"Hujan tidak perlu lebat tapi sedang pun juga bisa menyapu material lahar Gunung Marapi yang juga dikhawatirkan masih tebal, sisa erupsi beberapa waktu lalu," katanya.

Dwikorita menjelaskan, guyuran hujan yang bercampur partikel pasir-pasir halus menjadikan aliran pekat yang sanggup mengangkut sebuah mobil truk, menggelontorkan bebatuan berdiameter 2-3 meter dari bagian puncak gunung ke bawah.

Hal yang dikhawatirkan oleh BMKG yaitu; gelontoran material besar yang terbawa oleh hujan tersebut akan menjangkau pula pemukiman penduduk di sekitar lereng perbukitan dan aliran sungai.

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang diterima BMKG melaporkan bahwa ada sebanyak 28 jalur aliran lahar Gunung Marapi yang berhulu ke sungai pada sisi Utara, Selatan dan Timur gunung api itu di antaranya merupakan wilayah Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Panjang yang beririsan langsung.

"Karena permukaan sungai ini sudah penuh oleh endapan dari banjir lahar fase sebelumnya maka potensi menjangkau ke kampung-kampung juga besar," katanya.

Dwikorita memastikan, pihaknya akan selalu melaporkan kondisi cuaca setiap hari dan sesegera mungkin menerbitkan informasi peringatan dini bencana dengan ketepatan tiga jam ke depan sebelum kejadian, dengan begitu diharapkan masyarakat dan petugas gabungan biasa mengambil langkah cepat evakuasi diri.

"Rekomendasi kami untuk segeralah mengamankan zona-zona rawan wilayah pemukiman, jalan, jembatan, karena bencana susulan sangat mungkin terjadi kalau masih hujan," katanya menambahkan.

BMKG sendiri tidak tinggal diam demi mengantisipasi bencana susulan yang potensinya masih sangat tinggi. Dwikorita mengatakan, pihaknya akan melakukan teknologi modifikasi cuaca di lokasi-lokasi terdampak banjir lahar dingin dan banjir bandang Sumatera Barat guna mengantisipasi bencana susulan.

"BMKG telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat meninjau lokasi banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (14/5/2024).

Penerapan teknologi modifikasi cuaca mulai efektif dilakukan pada Rabu (15/5/2024). Dwikorita menjelaskan modifikasi cuaca yang dilakukan yakni mengupayakan agar tidak terjadi hujan di lokasi-lokasi bencana.

"Jadi, kita mengupayakan agar hujan tidak turun di lokasi bencana dan diturunkan di laut," kata mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Sebelum dilakukan modifikasi cuaca, BMKG memantau awan-awan hujan masih berada di sekitar laut dan mulai bergerak menuju daratan. Diperkirakan pukul 13.00 WIB akan turun hujan di sejumlah wilayah di Ranah Minang.

"Oleh karena itu, pendekatan atau metode modifikasi cuaca diperlukan agar hujan tidak terjadi di lokasi-lokasi terdampak bencana," ujarnya lagi.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan instansi itu bersama pemerintah daerah dan lembaga lainnya telah menurunkan sejumlah alat berat untuk menangani dampak bencana lahar dingin Gunung Marapi.

"Kita akan memastikan juga seluruh penyintas banjir yang berada di posko dilayani dengan baik termasuk pemenuhan kebutuhan dasarnya," katanya.

Setelah mengunjungi lokasi yang terdampak bencana, BNPB akan merumuskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pemangku kepentingan terkait, agar bencana hidrometeorologi tersebut tidak kembali terjadi, dan yang terpenting adalah recovery para penyintas bencana, dan menjamin kebutuhannya terpenuhi.

"Langkah yang dilakukan di antaranya perbaikan fasilitas umum, perbaikan rumah masyarakat yang terdampak bencana dan lainnya," kata Suharyanto.

Berdasarkan laporan Gubernur Sumbar kepada Kepala BNPB, perbaikan jembatan di beberapa titik termasuk ruas-ruas jalan nasional yang amblas dan tidak bisa dilalui menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat.

Kemudian, yang tidak kalah penting ialah BNPB bersama instansi lainnya akan memastikan pemulihan dan penanganan terhadap para penyintas. Termasuk pula menyiapkan berbagai kebutuhan dasarnya.

Pemerintah pusat sendiri melalui BNPB dengan persetujuan dari Komisi VIII DPR RI siap menyalurkan dukungan berupa pendanaan untuk operasional penanggulangan dampak bencana dari alokasi Dana Siap Pakai (DSP) total senilai Rp3,2 miliar dengan pembagian masing-masing senilai Rp200 juta - Rp250 juta.

Selain itu memberikan dukungan bantuan logistik berupa puluhan tenda pengungsian, tenda keluarga, ratusan paket sembako, makanan siap saji, hygiene kit, puluhan terpal, selimut, kasur, Pompa alkon, jendet light, lampu solar panel, toilet portable, gergaji pohon, dan perlengkapan kebersihan.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan pihaknya melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda beberapa daerah di Sumbar.

Ia menyebut pihaknya melalui OPD terkait terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta dibantu TNI, Polri serta para relawan melakukan pencarian korban hilang, memenuhi kebutuhan logistik masyarakat di pengungsian dan lainnya.

Selain evakuasi dan pencarian korban, upaya yang telah dilakukan meliputi normalisasi arus lalu lintas di kawasan Malalak sebagai jalur alternatif Padang-Bukittinggi pascarusaknya ruas jalan utama di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar.

"Kita terus lakukan upaya penanganan pasca bencana bersama sama dengan kabupaten dan kota. Kita juga banyak dibantu relawan, terutama untuk evakuasi korban, dan membantu warga," ujarnya.

Mahyeldi mengaku sebelumnya pihaknya telah melakukan upaya pencegahan potensi banjir lahar dingin yang diakibatkan curah hujan tinggi di sekitar kawasan erupsi Gunung Marapi.

Upaya mitigasi dilakukan melalui pemetaan potensi banjir, pengerukan sedimentasi lahar dingin dan pembenahan aliran sungai, serta imbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi bencana banjir lahar dingin jika terjadi hujan lebat.

"Sementara untuk jangka panjang, kita sudah membuat perencanaan pembangunan cek dam di 25 aliran sungai yang berhulu di gunung Marapi, serta mempertimbangkan relokasi pemukiman penduduk di bantaran sungai," kata Mahyeldi.

Meski demikian, diakui Mahyeldi, mitigasi jangka panjang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sementara curah hujan tinggi yang terjadi mengakibatkan banjir lahar dingin meluas dan memberikan dampak di luar pemetaan potensi banjir lahar dingin yang telah dilakukan. Apalagi melihat kondisi geografis Sumbar yang berada di antara Samudera Hindia dan deretan pegunungan Bukit Barisan, menyebabkan hujan cenderung terjadi sepanjang tahun dan musim kemarau yang sangat pendek di wilayah itu.