Berdampak pada Perekonomian Priangan Timur, BI Tasikmalaya Siapkan Blue Print Kebijakan Konektivitas Tol Getaci

Salah satu narasumber membeirkan materi dalam acara Sarasehan West Java Economic Society (WJES) Priangan Timur 2024, di gedung Bale Priangan KPw BI Tasikmalaya, Senin, (20/5/2024). (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Tasikmalaya - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tasikmalaya, bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jawa Barat, menyiapkan blue print kebijakan ‘konektivitas’ hadirnya tol Getaci (Gedebage, Tasikmalay, Cilacap) bagi pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Priangan Timur.

“Jadi tujuannya (sarasehan ekonomi) adalah bagaimana kita bisa merumuskan satu rekomendasi (blue print) di berbagai sektor ekonomi yang betul-betul nantinya bisa diemplementasikan dalam kegiatan pembangunan,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muhamad Nur, dalam acara Sarasehan West Java Economic Society (WJES) Priangan Timur 2024, di gedung Bale Priangan KPw BI Tasikmalaya, Senin, (20/5/2024).

Menurutnya, hadirnya tol Getaci sepanjang 206 kilometer (km) menjadi berkah dalam pemerataan pembangunan di wilayah Priangan Timur. BI Jawa Barat ujar dia, memiliki tanggung jawab menyusun acuan mengenai pentingnya membangkitkan konektivitas itu.

“Kita ingin memperoleh masukan dari semua pihak akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, agar bisa menginventarisir dan mencari solusinya di dalam tantangan ekonomi khususnya di Jawa Barat,” kata dia.

Ada tiga hal yang dapat mendorong pemerataan dan percepatan ekonomi di daerah, antara lain; adanya akselerasi pengembangan infrastruktur, munculnya partisipasi aktif, dan hadirnya pelaku ekonomi dalam pembangunan.

“Kehadiran para pelaku ekonomi diharapkan mampu mendorong realisasi investasi, salah satunya dengan memanfaatkan kelonggaran mikroprudensial,” papar dia.

Hal senada disampaikan Kepala BI Tasikmalaya Aswin Kosotali. Menurutnya, ada beberapa poin penting yang bisa ditempuh pemerintah daerah dalam mengejar pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Priangan Timur.

Antara lain ; hadirnya evaluasi RT/RW untuk memberikan kepastian pembangunan, perlunya terobosan pembiayaan pembangunan infrastruktur, mitigasi risiko konflik lahan dan peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurutnya, pengembangan infrastruktur di wilayah Priangan Timur harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak, sehingga mampu menciptkan konektivitas yang terarah dan reintegrasi seiring hadirnya tol getaci.

“Kolaborasi yang baik menjadi suatu keharusan agar pemerataan sosial-ekonomi masyarakat di Jawa Barat terwujud,” ujar dia.

2 dari 2 halaman

Blue Print Konektivitas

Para narasumber dalam acara Sarasehan West Java Economic Society (WJES) Priangan Timur 2024, di gedung Bale Priangan KPw BI Tasikmalaya, Senin, (20/5/2024). (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Wakil Ketua ISEI Cabang Bandung Koordinator Jawa Barat Farida Titik Kristanti menyatakan, saresehan ekonomi bertujuan menghasilkan rumusan percepatan pertumbuhan, yang bisa dijadikan pijakan Pemda di Priangan Timur, seiring rencana kehadiran pembangunan tol Getaci di wilayah mereka.

“Karena begitu kita konektivitas terbuka, artinya segala sesuatu bisa masuk dan keluar dengan cepat, tanpa itu (blue print) khawatir daerah tidak bisa mengambil sisi positifnya,” papar dia.

Menurutnya, adanya konektivitas yang optimal, mampu memberikan manfaat dalam pemerataan perekonomian di daerah, mulai turunya biaya logistik, terhubungnya berbagai sentra ekonomi.

“Termasuk naiknya nilai kesejahteraan masyarakat dari hadirnya fasilitas tol Getaci bagi wilayah Priangan Timur,” ujar dia berharap.

Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah mengapreasi hadirnya kegiatan sarasehan ekonomi untuk memperkuat konektivitas daerah, dalam penyambutan hadirnya tol getaci.

“Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang terlebih dahulu dikaji, maka insya allah kebijakan yang nanti diambil adalah kebijakan yang siap diimplelemntasikan,” ujar dia.

Menurutnya, salah satu persoalan pelik yang kerap dihadapi pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan adalah, masih tingginya biaya transportasi yang harus ditanggung masyarakat, akibat minimnya koneksi infrastruktur pendukung.

“Ketika transport cost bisa dikurangi dari kolektivitas ini, maka persoalan arus barang dan arus jasa itu akan terselesaikan dengan sendirinya,” ujar dia.

Cheska berarap hadirnya sarasehan ekonomi untuk menghasilkan acuan kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah, mampu meningkatkan konektivitas daerah dengan tol getaci.

“Mudah-mudahan kajian ini lebih komprehensif dan memberikan rekomendasi kebijakan yang jauh lebih baik yang tidak hanya problem solver tapi juga manageble,” kata dia.

Kabut asap Riau menimbulkan berbagai dampak untuk masyarakat. Baik masalah kesehatan hingga ekonomi.