Menakar Dampak dari Mundurnya Pejabat Badan Otorita IKN Mundur

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini juga menilai mundurnya kepemimpinan tertinggi dalam Badan Otorita IKN telah memberikan demoralisasi bagi seluruh karyawan dan pemangku kepentingan IKN lainnya. Tercatat, ada lima dampak langsung dari kemunduran dua pimpinan tersebut diantaranya:

Pertama, hilangnya kepemimpinan dan visi karena dengan mundurnya dua pemimpin utama ini, pembangunan IKN bisa menghadapi beberapa masalah kritis.

"Kehilangan kepemimpinan yang visioner dan berpengalaman akan mengganggu keberlanjutan visi jangka panjang proyek ini. Kepala Otorita dan wakilnya memiliki peran sentral dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta strategi yang efektif. Ketidakhadiran mereka akan menciptakan kekosongan yang sulit diisi dalam waktu singkat," bebernya.

Kedua, kepemimpinan yang tidak mulus membuat proses transisi kepemimpinan menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Sebab, proses penyesuaian terhadap kepemimpinan baru memerlukan waktu. "Dan selama periode ini, keputusan strategis yang penting mungkin tertunda. Hal ini dapat mengganggu momentum pembangunan yang sudah berjalan dan memperlambat kemajuan proyek," tambahnya

Ketiga, ketidakpastian dalam kebijakan dan pendekatan karena pergantian pimpinan dapat menyebabkan perubahan. Jika kepemimpinan baru memiliki pandangan atau strategi yang berbeda, hal ini bisa memerlukan revisi rencana kerja, desain, atau anggaran, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian di antara para kontraktor dan pemangku kepentingan lainnya.

Keempat, gangguan dalam koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, investor, dan masyarakat, akan memperlambat proses pembangunan. "Kepala Otorita dan wakilnya memiliki peran kunci dalam menjaga komunikasi yang efektif dan memastikan bahwa semua pihak bekerja secara sinergi," tandasnya.

Kelima, pengunduran diri ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik dan investor terhadap proyek IKN. Persepsi ketidakstabilan dan ketidakpastian dapat membuat investor menjadi lebih berhati-hati atau bahkan menarik diri dari komitmen investasi mereka. "Tanpa dukungan finansial yang kuat, pembangunan IKN bisa terhenti," ingatnya.

Untuk itu, dia menyarankan pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terkait masa depan pembangunan IKN. "Penting untuk memastikan bahwa proyek ini tidak menjadi proyek sia-sia yang hanya menghabiskan dana besar multiyears yang melibatkan pajak publik," ucapnya.

Pemerintah perlu memikirkan konsep IKN yang minimalis daripada grande seperti saat itu yaitu menjadikan IKN di Penajam Utara tersebut menjadi kompleks istana presiden mini seperti halnya Istana Tampaksiring di Bali, istana Bogor.

"Jika tidak dilakukan perbaikan konsep IKN, ambisi individu-individu dalam lingkaran kekuasaan bisa mengorbankan dana pajak rakyat untuk pembangunan IKN, yang hanya sekadar menjadi mimpi yang tidak terealisasi," tutupnya.