Catat 150 Keluhan Masyarakat, Ombudsman Desak Perbaikan dan Validasi Data PPDB Jawa Barat 2024

Liputan6.com, Bandung - Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat mencatat lebih dari 150 keluhan masyarakat melalui berbagai saluran pengaduan dan media sosial terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah menengah atas/kejuruan di Jawa Barat (Jabar) 2024.

Dalam laporan tertulisnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Barat, Dan Satriana menyampaikan, keluhan yang paling banyak disampaikan adalah gangguan dan pengaduan aplikasi TIK PPDB, ketidaklangkapan informasi yang diumumkan melalui laman PPDB Jabar.

Selain itu, pada akhir Pendaftaran Tahap 1, mulai muncul laporan mengenai dugaan pemakaian dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan domisili calon peserta didik.

"Evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi PPDB perlu dilakukan karena gangguan teknis seperti ini seharusnya dapat diantisipasi lebih baik lagi berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya dan hasil analisa data potensi calon peserta didik setiap Tahun Ajaran Baru," kata Dan.

Dan melanjutkan, dugaan pemakaian dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan domisili calon peserta didik itu sebenarnya merupakan laporan berulang pada setiap kegiatan PPDB dan telah diantisipasi dengan memperketat persyaratan khusus pada Pendaftaran Jalur Zonasi.

Namun, penelusuran Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat, pada tahun ini masih terdapat potensi calon peserta didik atau keluarga hanya memperbaharui dokumen Kartu Keluarga tanpa benar-benar berpindah domisili.

"Dokumen kartu keluarga yang mencantumkan Calon Peserta Didik tinggal dengan wali meski tidak berdomisili di alamat wali, serta alamat yang tercantum dalam dokumen kartu keluarga bukan rumah tempat tinggal," katanya.

Ombudsman menilai, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat saat ini belum menyusun perangkat verfikasi dan validasi zonasi yang memadai, sehingga mekanisme verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian dokumen kependudukan dan alamat domisili calon peserta didik lebih banyak dilakukan atas inisiatif satuan pendidikan.

Menurut Ombudsman Jawa Barat, upaya verifikasi dan validasi yang dilakukan satuan pendidikan tersebut tidak cukup untuk mengidentifikasi dugaan pemakaian dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Verifikasi lebih banyak memfokuskan pada kesesuaian dokumen dengan keberadaan alamat, tapi tidak sampai mengklarifikasi domisili calon peserta didik di alamat tersebut paling singkat satu tahun.

Bahkan “kehati-hatian” dari satuan pendidikan yang melakukan verifikasi tanpa dasar hukum dan petunjuk teknis yang jelas, menimbulkan dugaan maladministrasi oleh satuan pendidikan berupa penyimpangan prosedur.

"Misalnya beberapa satuan pendidikan 'menambahkan' persyaratan dokumen pendukung yang tidak diatur dalam peraturan perundangan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru," sebut Dan.

"Jika hal ini tidak diperbaiki segera, maka berpotensi melanggar asas pelaksanaan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel. Dikhawatirkan juga akan memunculkan alasan keberatan terhadap pengumuman hasil penetapan peserta didik baru pada tanggal 19 Juni 2024 yang akan datang," lanjutnya.