Luncurkan E-Monev, Pemprov Jabar Klaim Upayakan Keterbukaan Informasi Publik

Jawa Barat. E-Monev — Sekda Jabar Herman Suryatman saat Launching e - Monev pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2024 dengan tema 'Mendorong Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat' di Aula Timur Gedung Sate, Selasa (9/7/2024). (Dok. Pemprov Jabar)

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) baru saja merilis E-Monev, sebuah program monitoring dan evaluasi berbasis elektronik untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Program yang difasilitasi Komisi Informasi Jabar, dirilis di Aula Timur Gedung Sate Bandung, Selasa (9/7/2024), itu diharapkan bisa menjawab tantangan kini soal kebutuhan informasi publik.

Sekda Jawa Barat, Hemar Suryatman mengatakan, informasi publik bukan hanya harus terbuka sehingga bisa diakses tetapi informasi yang terbuka itu harus bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan sampai ke tingkat individu.

"Saya kira ini hasil kerja keras semua salah satunya bimbingan dari Komisi Informasi. Apalagi sekarang ada e-Monev, keterbukaan informasi kita saya kira bisa lebih maksimal," ujar Herman Suryatman.

Saat ini saja, Jabar diaku masih menjadi salah satu provinsi dengan indeks keterbukaan informasi publik terbaik di Indonesia dengan angka 84,4. Demikian juga dengan badan publiknya masuk kategori informatif dengan angka 95,53.

Namun demikian, Sekda ingin agar informasi publik ini bisa lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di antaranya menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan stunting.

"Untuk tahun 2024 kami mengharapkan bagaimana informasi ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus lebih berdampak. Jadi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan stunting harus turun signifikan," harapnya.

Menurut Herman, salah satu kuncinya adalah informasi yang baik harus sampai ke wilayah kabupaten, kota, kecamatan, desa, keluarga, hingga individu.

Ia mencontohkan, salah satu penyebab maraknya penggunaan judi online adalah minimnya informasi ke individu. Badan publik harus terus menerus menyampaikan bahaya judi online, termasuk pinjol ilegal maupun bank emok.

"Kenapa faktanya masih ada, ini salah satunya kan masalah informasi. Karena itu informasi bahaya judi online, pinjol ilegal, bank emok ini (bahaya dan kerugiannya) harus terus disampaikan ke masyarakat," tuturnya.

Setelah launching e-Monev dilakukan penandatanganan Pakta Integritas e-Monev oleh Kabid Informasi dan Pelayanan Publik Diskominfo Jabar Viky Edya Martina, para komisioner Komisi Informasi Jabar, serta tim independen monitoring dan evaluasi.

2 dari 2 halaman

Target Kota Bandung

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan indikator Informatif ke sepuluh kalinya dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan A. Brilyana saat mengikuti Monitoring dan Evaluasi Berbasis Elektronik Penerapan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Jawa Barat 2024.

“Monev ini baik. Kami merasa banyak manfaat dari Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Yayan dalam keterangannya.

Yayan menggarisbawahi, manfaat dari Keterbukaan Informasi Publik, antara lain untuk sosialisasi program dan meminimalisir dampak dari tindak pidana korupsi. Proses Monev yang dilakukan via aplikasi akan lebih memudahkan.

“Kita mengejar target Informatif yang kesepuluh kali. Tapi, target sebelumnya seperti arahan Pak Sekda Jabar. Bagaimana Keterbukaan Informasi Publik ini dapat menyejahterakan warga Kota Bandung,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal menyatakan, pihaknya berkomitmen menyelenggarakan monev dengan memperbaiki aspek pendukungnya. Pada gelaran kali ini, organisasi yang dimonitoring bukan hanya Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota, BUMD, OPD, namun ada juga Biro.

“Ini bagian proses mendorong keterbukaan informasi publik di Jawa Barat. Pada Monev terakhir sudah 14 Kabupaten/Kota Informatif. Kami berharap jumlah ini bertambah,” kata Ijang.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman berpesan agar keterbukaan informasi publik dapat memberi dampak kesejahteraan bagi seluruh warga Jawa Barat.

Ia juga menginformasikan, indeks Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat dalam posisi sangat baik dengan indeks 84,43. Pemprov Jabar berkomitmen mengakselerasi kemajuan di Jawa Barat dari level Desa.

"Insya Allah, Jawa Barat akan jadi yang terdepan berkontribusi untuk Indonesia," pungkasnya.

Sebagai informasi, saat ini Pemkot Bandung memperoleh predikat Informatif terkait penerapan Keterbukaan Informasi Publik bersama 13 Kota/Kabupaten lainnya.