Kasus Dugaan Korupsi LPPM Unila, Pengamat Hukum: Sistemnya Harus Diperbaiki

Liputan6.com, Lampung - Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan barang jasa dan penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung (Unila) masih terus dikaji oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Pengamat hukum Amrullah mengatakan, laporan tersebut masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dan belum menjadi laporan yang siap ditindaklanjuti sepenuhnya.

Ada isu-isu yang menyebutkan, jika kasus tersebut telah dihentikan oleh Kejati Lampung, namun hingga saat ini dia belum mendapatkan konfirmasi secara resmi.

"Itu baru isu, selama masih dianalisa tim Tipikor Kejati Lampung, penyelidikan masih berjalan," ujarnya, Sabtu (13/7/2024).

Menurutnya, ada kemungkinan kasus di Unila tersebut ditarik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atau disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atau pihak kepolisian masih banyak kemungkinannya.

Amrullah menekankan pentingnya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengungkap apakah proyek tersebut melibatkan gratifikasi atau penyalahgunaan anggaran.

“Ini kan harus diperiksa oleh BPK. Mungkin ada gratifikasi atau menyalahi anggaran, kita belum tahu,” ujarnya.

Dia juga menyoroti pentingnya setiap laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang serius.

Karena setiap warga Indonesia maupun elit politik, berhak menyuarakan tapi tidak beropini. Apalagi jika ada temuan dari LSM, Kejati harus melakukan pemeriksaan.

Sistem anggaran dan pengawasan di lembaga publik, termasuk universitas, dinilainya perlu diperbaiki untuk mencegah korupsi.

“Sistemnya harus diperbaiki agar tidak ada celah untuk korupsi. Dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), sistemnya sudah dibenahi, tapi terlambat diimplementasi,” ungkapnya.

Laporan dari LSM terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan barang jasa dan penelitian LPPM Unila tersebut, harus diikuti dengan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan.