Sekolah Swasta di Sukabumi Terima Ratusan Siswa Usai PPDB 2024

Sebelumnya, Ketua Badan Musyawarah Perguruan (sekolah) Swasta (BMPS) Kota Sukabumi Asep Deni menyampaikan, kondisi sekolah swasta baik tingkat SMP, SMA maupun SMK saat ini memprihatinkan.

Pihaknya menduga ada beberapa aturan dilanggar, khususnya mengenai jumlah siswa yang diterima di sekolah negeri.

"Masalahnya akan menghadapi PPDB dan prinsip PPDB ini harus objektif, transparan dan akuntabel. Disinyalir pada tahun-tahun sebelumnya untuk sekolah-sekolah tertentu itu terjadi pelanggaran," kata Asep beberapa waktu lalu, Kamis (30/5/2024).

Dia mencontohkan, jika jumlah rombongan belajar (rombel) ada 36 siswa untuk satu kelas dan ada 10 kelas untuk 1 sekolah jadi siswa yang tertampung ada 360 siswa. Sedangkan siswa yang diterima dapat melebihi jumlah tersebut. 

“Tapi kenyataannya lebih, akibatnya sekolah swasta itu menjadi sedikit siswanya, bahkan di tahun-tahun sebelumnya ada yang sudah masuk sekolah swasta di perjalanan pindah ke sekolah negeri," ungkapnya.

Sebab itu, lanjut dia, efek dari kurangnya siswa di sekolah swasta berakibat pada kesejahteraan guru-guru dan sekolah. Hal itu berdampak pada kekurangan jam mengajar dan tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi guru.

"Artinya guru tidak memperoleh pendapatan dari sisi itu, guru juga tidak mempunyai kesempatan untuk mengabdi, padahal guru di swasta pengabdiannya besar," jelasnya.

Pihaknya juga meminta pemerintah untuk memberikan afirmasi. Dia menjelaskan, dalam PPDB tingkat SMA sederajat, sekolah swasta masuk dalam pilihan ketiga. Hal itu dianggapnya tidak adil.

"Dalam PPDB harus menjaga bentuk keadilan, di PPDB SMA itu pilihannya 2 sekolah negeri dan 1 swasta. Kalau mau adil itu pilih dibebaskan, atau pilihan 1 sekolah negeri dan pilihan kedua swasta," ucapnya.

Jumlah siswa yang diterima di sekolah negeri melebihi kuota juga disinyalir karena adanya fenomena 'siswa titipan.' Pihaknya mendorong agar DPRD Kota Sukabumi melakukan tindakan tegas akan hal itu.

"Kita senang Pak Gubernur bilang tidak boleh lagi ada titip menitip pejabat atau apa karena kalau ada itu diberhentikan dari jabatannya,tinggal pemerintah Kota Sukabumi berani nggak," ujarnya.

Lebih lanjut, Asep juga menyebutkan ada 15 sekolah swasta yang terancam. Fenomena sekolah swasta yang gulung tikar sudah terjadi sejak 10 tahun ke belakang.

"10 tahun terakhir ini terjadi (sekolah swasta gulung tikar), bukan lagi fenomena, tapi harus dipetakan. Iya ada, itu yang satu digit. Yang satu atau dua digit juga di bawah 50 ada. Yang 8 orang (siswa baru) paling sedikit. Kurang lebih ada 15 sekolah yang perlu ditolong," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi Bambang Herawanto menuturkan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan BMPS. Selanjutnya, dia akan melakukan pembahasan lanjutan terkait keberlangsungan sekolah swasta di Kota Sukabumi.

"Kami komisi 3 yang mana tujuannya adalah proses PPDB ke depannya itu bisa dilaksanakan secara transparan, bahasanya tidak ada titip-titipan lah. Berharap supaya ruang-ruang yang ada di sekolah swasta tidak terlalu tertinggal, tidak kosong karena banyak masyarakat yang ingin masuk ke sekolah negeri dan masuknya pun tidak tepat, tidak benar," kata Bambang.

Menurutnya, persoalan sekolah swasta yang sepi peminat disebabkan oleh berbagai faktor. Sebab itu, sekolah swasta diminta memiliki kemampuan yang setara dengan sekolah negeri.

"Paling simpel, paling mudah bagi kami adalah kami akan memerankan diri kami sebagai bagian dari pemerintah daerah untuk intervensi bagaimana anggaran pemerintah kota ini juga tidak semua masuk ke sekolah-sekolah negeri tapi juga bisa tersalurkan sekolah swasta,” jelasnya. 

“Kemudian ini banyak kebijakan menggantung di pusat cantolannya, maka kita tidak bisa putuskan apapun, insyaallah kami akan melakukan kunjungan kerja ke Kemendikbud dengan mengajak bapak-bapak dari BMPS," sambung dia.