Kejati Tunjuk Sejumlah Jaksa Pantau Pengusutan Korupsi SPPD di DPRD Riau

Liputan6.com, Pekanbaru - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menunjuk sejumlah jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) di Sekretariat DPRD Riau. Hal ini menyusul dilakukan setelah jaksa menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dari kepolisian.

SPDP korupsi SPPD fiktif itu dikirim Subdit III Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Surat dikirim ke kejaksaan setelah penyidik kepolisian menaikkan status perkaranya dari penyelidikan ke penyidikan.

\

Plh Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Iwan Roy Charles menjelaskan, SPDP itu belum disertai nama terlapor ataupun tersangka. Sifatnya masih umum sehingga belum mengarah ke pihak bertanggungjawab.

"Sudah masuk, belum ada (nama tersangka)," kata Iwan, Jumat siang, 19 Juli 2024.

Iwan mengatakan, Kejati Riau telah memilih jaksa peneliti untuk mengikuti perkembangan penyidikan di kepolisian. Jaksa akan meneliti berkas memberikan petunjuk jika ada kekurangan.

Sebelumnya, Polda Riau menemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara dalam SPPD di Sekretariat DPRD.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Komisaris Besar Nasriadi menjelaskan, dugaan SPPD fiktif ini terjadi pada tahun anggaran 2020-2021. Gelar perkara menaikkan status penyidikan dilakukan pada 12 Juli 2024.

Selama mengusut kasus ini, Polda Riau menyatakan banyak pemalsuan dokumen dan tanda tangan dalam SPPD yang diterbitkan. Ada juga pemalsuan waktu dan tempat perjalanan dinas.

"Ada juga yang diminta ambil duit dan lain sebagainya," ungkapnya.