Cegah Hoaks Jelang Pilkada Serentak 2024, Pemda Seluruh Jabar Diminta Gencarkan Sosialisasi

Plt Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jabar Hening Widyatmoko dan Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah saat membuka IKP Fest 2024 di Kabupaten Karawang, Kamis (18/7/2024). (sumber foto: Humas Provinsi Jabar)

Liputan6.com, Bandung - Sebanyak 27 pemerintah daerah (pemda) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat (Jabar) diminta gencar menyosialisasikan pencegahan informasi keliru (hoaks) kepada masyarakat menjelang pilkada serentak pada November 2024.

Menerut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar Ika Mardiah, unit saber hoaks daerah di 27 kabupaten kota dipacu untuk medeteksi dini potensi hoaks itu jauh hari, bukan hanya pada saat gelaran pilkada.

"Deteksi dini potensi hoaks itu sebaiknya dilakukan segera untuk mencegah tersebar luas," kata Ika Mardiah dalam rangkaian Informasi Komunikasi Publik (IKP) Fest 2024 di Kabupaten Karawang, Jumat (19/7/2024).

IKP Fest merupakan program rutin yang dilakukan Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Jabar.

IKP Fest 2024 merupakan gelaran ke-3 kalinya untuk menyamakan persepsi bidang IKP seluruh kabupaten kota dalam pengelolaan infomasi dan komunikasi publik yang berlangsung selama dua hari pada Kamis (18/7/2024) dan Jumat (19/7/2024) di Kabupaten Karawang.

Sementara itu Ketua Jabar Saber Hoaks (JSH) Jabar Alfianto Yustinova juga meminta saber hoaks di daerah agar terus-menerus menyosialisasikan langkah cegah hoaks kepada masyarakat.

"Sosialisasi langkah cegah hoaks juga harus terus dilakukan agar masyarakat lebih aware dan tidak mudah termakan hoaks," tegas Alfian.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Program Studi Ilmu Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Mudiyati Rahmatunnisa, yang hadir sebagai pembicara utama dalam bincang "Penguatan Unit Saber Hoaks Daerah Jelang Pilkada Serentak 2024", mengatakan, bahwa potensi hoaks setiap pemilu atau pilkada selalu besar, terlebih di Indonesia, termasuk Jabar dengan pengguna media sosial terbanyak.

"Sampai Januari 2024, pengguna internet di Indonesia sebanyak 185,8 juta, termasuk didalamnya pengguna media sosial yang jumlahnya cukup banyak. Indikator ini menjadi peluang besar unuk penyebaran hoaks," kata Mudiyati.

Mudiyati meminta masyarakat terus diingatkan tentang ciri-ciri utama dari berita atau informasi hoaks agar bisa cegah dini dan informasi bohong itu tidak tersebar.

"Beberapa ciri utama hoaks adalah judul berita yang bombastis, selalu minta disebarkan, isi, dan judul tidak bersesuaian, kemudian selalu mencantumkan nama pesohor atau lembaga terpercaya," jelas Mudiyati.

Mudiyati juga menjelaskan tentang bahaya hoaks terhadap pilkada, di antaranya bisa mendelegitimasi hasil pilkada dan mengacaukan informasi pilkada.

"Apalagi pada pilkada 2024 berita hoaks akan lebih bahaya karena menggunakan media video editan yang mudah sekali langsung dipercaya masyarakat," sebut Mudiyati.

Simak Video Pilihan Ini:

Video Edukasi Cara Isolasi Mandiri yang Aman untuk Pasien Covid-19 - presented by PMI

2 dari 3 halaman

Kemampuan Humas Pemerintah Harus Ditingkatkan

Peningkatan kapabilitas pranata humas pemerintahan menjadi salah satu fokus Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar.

Plh. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Hening Widiatmoko menuturkan, selain meningkatkan kapabilitas pranata humas pemerintahan, baik di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar maupun Pemda Kabupaten dan Kota, IKP Fest 2024 dapat menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi.

"Diskominfo kabupaten dan kota sama pentingnya dengan kami di provinsi. Kepala Bidang IKP (Informasi Komunikasi Publik) menentukan posisi untuk merangkul banyak pihak agar informasi tidak disalahartikan. Artinya, di situ narasi tunggal diperlukan," ucap Hening.

Kolaborasi menjadi penting, terutama dalam menyampaikan program-program prioritas pemerintah. Menurut Hening, dengan kolaborasi, pranata humas pemerintahan dapat menghadirkan pembaruan-pembaruan dalam menjawab tantangan di era digital.

"Terus mencoba pembaruan dan kita sadari memang tidak mudah. Ada tahapan-tahapan yang perlu ditempuh dengan proses bisnis yang jelas dan itu membutuhkan orang-orang yang cakap, yang kompeten," tutur Hening.

Hal senada dikatakan Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah. Menurutnya, pranata humas pemerintahan perlu merespons kehadiran artificial intelligence dengan mengasah kapabilitas. Tujuannya agar pranata humas pemerintahan dapat memanfaatkan artificial intelligence.

"Artificial intelligence tentunya berpotensi membantu kegiatan komunikasi publik dalam merancang strategi komunikasi yang efektif melalui analisis data dan informasi secara cepat. Pemerintah dapat memahami kebutuhan publik dan menyusun strategi komunikasi berdasarkan data real time," ucap Ika.

"Tentunya pemanfaatan artificial intelligence juga harus tetap mengedepankan prinsip keamanan, kredibilitas, dan etika yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi," imbuhnya.

Ika pun berharap IKP Fest 2024 yang dihadiri pranata humas perangkat daerah di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar dan Pemda Kabupaten Kota di Jabar dapat melahirkan ide-ide kreatif dalam melakukan komunikasi publik.

"Di acara ini, IKP Fest, kami mengharapkan ide-ide kreatif dalam menyampaikan komunikasi publik di tengah tren pemanfaatan artificial intelligence," tuturnya.

3 dari 3 halaman

Rangkaian Acara IKP Fest 2024

Diskominfo Jabar melalui Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) menggelar banyak aktivasi dalam IKP Fest 2024, mulai dari IKP Talks, Podcast Ngonci, Penyusunan Narasi Tunggal, sampai Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang IKP DIskominfo se-Jabar.

Kepala Bidang IKP Diskominfo Jabar Viky Edya Martina mengatakan, dalam Rakor Bidang IKP DIskominfo se-Jabar, semua kepala bidang IKP menyampaikan pengalaman dan tantangan dalam melaksanakan komunikasi publik.

"Salah satu tujuan dari rakor adalah menyelaraskan pandangan dan menyatukan tujuan, agar tercipta orkestrasi komunikasi publik di Jabar," ucap Viky.

Viky juga menuturkan, orkestrasi dalam komunikasi publik pemerintah perlu dioptimalkan melalui perencanaan yang matang.

Selain sebagai upaya mencegah hoaks, orkestrasi berfungsi meredam misinformasi maupun disinformasi di masyarakat. Dengan begitu, informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

"Orkestrasi komunikasi publik sendiri menampilkan informasi yang terkonfirmasi dan dalam bingkai keserempakan pesan. Keserempakan menjadi krusial untuk mencegah kebingungan di masyarakat. Itu karena program, imbauan, pencapaian, maupun kebijakan pemerintah disampaikan dengan pesan dan informasi yang sama oleh banyak pihak," tuturnya.