Ahli Waris Segel Kantor BPP Dompu, Sekda Minta Dinas Lapor Balik ke Polisi

Liputan6.com, Dompu - Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, disegel oleh A. Wahab Jamaludin, ahli waris pemilik tanah. Penyegelan dilakukan sejak Senin kemarin oleh kuasa hukumnya, Muktamar. Akibatnya aktivitas perkantoran sampai saat ini lumpuh total.

Kuasa hukum ahli waris, Muktamar, Selasa (23/07/2024) menjelaskan, pihaknya terpaksa mengambil langkah penyegelan kantor BPP Kecamatan Dompu karena tidak ada itikad baik Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu terkait dengan sengketa tanah di jalan Sepotong, Kelurahan Bali Satu, antara kliennya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.

Teguran atau somasi yang dilayangkan ujar Muktamar berisi tujuh poin, yang sekaligus dalil. Ketujuh poin tersebut jelasnya, bahwa kliennya A. Wahab Jamaludin adalah pemilik yang sah atas tanah berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, dalam amar putusan sudah jelas dan terang memerintahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk menyerahkan tanah ke ahli waris atau membayar ganti rugi tanah per are dengan harga sebesar Rp120.000.000.

Kemudian, semenjak diputuskan Mahkamah Agung tertanggal 22 Juni 2020 sampai dengan di layangkan surat somasi ini, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu tidak memiliki itikad baik terhadap kliennya.

Akibat tidak ada itikad baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, dia mengatakan kliennya sangat dirugikan.

Dia sangat menyayangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu tidak mau menghargai keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena demikian, pihaknya memberikan waktu selama 7 hari semenjak surat somasi itu dibuat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk segera mengosongkan tanah tersebut atau membayar ganti rugi.

Jikalau Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, sambung Muktamar, selama 7 hari tidak mengindahkan surat somasi atau tidak melakukan sesuai dengan uraian poin 6, dia peringatkan akan menghentikan segala aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu yang dilakukan di atas tanah tersebut.

"Karena mereka tidak angkat kaki di atas tanah klien kami, terpaksa kami segel. Apalagi sebelumnya kami sudah ingatkan," pungkas Muktamar.

Simak Video Pilihan Ini: