Fenomena Pilwakot Batam, Politik Dinasti, Kotak Kosong Ataukah Kartel Politik?

Liputan6.com, Batam - Pernyataan Wali Kota Batam Muhammad Rudi ketika apel Aparatur Sipil Negara yang menyebut pentingnya memilih sosok pemimpin untuk melanjutkan kebijakannya cukup mengundang polemik. Apalagi saat itu Rudi juga menyebut nama istrinya, Marlin Agustina sebagai calon wali kota Batam dalam Pilwakot Batam.

Belakangan, yang panen dukungan dari partai politik justru Amsakar Achmad. Atas hal ini, akademisi Universitas Kepulauan Riau Ramayandi, mengatakan bahwa rekomendasi yang diberikan Partai Nasdem kepada Amsakar Achmad adalah bentuk dinamika politik yang cair

"Tentu sudah dipikirkan secara matang dan konsisten oleh DPP Nasdem. Apalagi sebelumnya hal ini sudah dijanjikan oleh DPP. Menjadi menarik karena DPW maupun DPD Nasdem kota Batam justru berlawanan dengan keputusan DPP,” kata Ramayandi.

Wali Kota Batam sekaligus Ketua Dewan Pengurus Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Kepri Muhammad Rudi sebelumnya menyampaikan kepada para ASN dan pegawai honorer Pemkot Batam saat apel, bahwa ia berencana maju sebagai calon Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dan mendorong istrinya, Marlin Agustina maju sebagai calon Wali Kota Batam.

Ramayandi menilai pernyataan tesebut sebagai pernyataan “official” Rudi sebagai ketua partai.

"Mereka akan terpecah secara internal, ada yang pro dan kontra apabila Marlin Agustina dapat kendaraan dari partai lain," katanya.

2 dari 2 halaman

Kotak Kosong = Melawan Politik Dinasti?

Sementara itu banjirnya dukungan untuk Amsakar memunculkan spekulasi adanya kotak kosong dalam Pilwakot Batam. Ini bisa terjadi jika kartel politik tak menghendaki calon lain muncul.

Menurut Zamzami Karim, akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STIPOL)Tanjungpinang, kemunculan isu kotak kosong cukup realistis.

"Kotak kosong akan muncul jika tidak ada lagi parpol tersisa yang cukup untuk mengusung calon tandingan. Secara prosedur ini sah. Tapi akan menjadi demokrasi yang cacat," kata Zamzami.

Cacatnya demokrasi itu karena mekanisme demokrasi digunakan untuk membangun kartel dan monopoli kekuasaan yang mengakibatkan pelemahan mekanisme cek n balance, kompetisi jadi tidak fair.

"Sebenarnya saya lihat sikap elit parpol ramai- ramai mendukung Amsakar bukan untuk melawan dinasti politik Rudi, melainkan juga untuk membangun koalisi pemerintahan yang "tegak lurus" dengan koalisi baru Presiden terpilih Prabowo Gibran," katanya.