Menakar Target Transaksi LKPP dari e-Katalog

Liputan6.com, Semarang - Untuk mendukung peningkatan sektor usaha UMKM, LKPP RI bersama Komisi XI DPR RI memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha di Kota Semarang dalam penggunaan elektronik katalog (e-katalog) di MG Setos Semarang, Jumat (2/8/2024).

Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi mengatakan sosialisasi diharapkan membuat pelaku usaha terutama UMKM di Jawa Tengah naik kelas. Di Semarang, Hendi hadir bersama Komisi XI DPR RI, Alamuddin Dimyati Rois atau Gus Alam.

"Prinsipnya ini waktu yang tepat bagi UMKM untuk naik kelas,” kata Hendi.

Sesuai dengan Inpres 2 tahun 2022 tentang transaksi UMKM dengan pemerintah baik pusat, daerah hingga lembaga, sudah diatur minimal 40 persen harus melibatkan produk UMKM atau penyedia jasa UMKM.

“Lewat kebijakan tersebut akan bisa mendorong agar UMKM produknya bisa masuk ke pemerintahan. Karena banyak yang belum paham maka kita sosialisasikan bagaimana cara tayang di e-katalog,” katanya.

Hendi mencontohkan jika ada UMKM yang hanya menjual satu produk makanan, maka pelaku usaha tersebut harus bisa memanfaatkan peluang. Misalnya dengan berkolaborasi dengan produk UMKM lain sehingga memiliki paket produk yang bisa menjadi pilihan.

Menurut Hendi Jawa Tengah sudah menjadi pilot project dalam pemakaian e-katalog versi 6. Dalam e-katalog versi 6 ini ada beberapa perbedaan dari versi sebelumnya, yakni transaksi awal hingga pembayaran cukup melalui Dashboard e-katalog hingga adanya fitur pengawasan atau e-audit.

“Jadi kalau e-audit ini jika beberapa transaksi yang dianggap mencurigakan maka akan tersambung ke inspektorat di Provinsi Jateng dan alarm bunyi untuk di klarifikasi,” katanya.

Pada tahun 2023 jumlah produk yang tayang di e-katalog mencapai 7,5 juta dimana 70 persen diantaranya adalah UMKM. Sementara total transaksi tahun 2023 mencapai Rp 196.7 Triliun.

Semester pertama 2024, jumlah produk tayang mencapai lebih dari 8 juta dengan transaksi mencapai Rp 170 triliun.

“Artinya di akhir 2024 target kami transaksi lewat katalog mencapai diatas Rp 300 triliun,” katanya.