Ingin Papua Damai, Mahasiswa di Makassar Gelar Diskusi 'Papeda'

LAM gelar Papeda Jilid II bahasa perdamaian di Tanah Papua (Liputan6.com/Fauzan)

Liputan6.com, Makassar - Literasi Anak Maluku (L.A.M) kembali menggelar diskusi Papua Perlu Damai (Papeda), di Kafe Pelangi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu (3/8/2024). Papeda Jilid II ini membahas tentang Papera dan Papua dari Perspektif Hukum Bersama NKRI.

Kegiatan diskusi publik ini menghadirkan sejumlah pembicara yakni Dosen Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin Ishaq Rahman, Ketua Brigade Muslim Indonesia (BMI) Muhammad Zulkifli, Sekretaris GBNN Sulsel Tangguh Eka BA Ilham dan Ketua Fronti Mahasiswa Timur Indonesia (FMTI) Dami Were.

Kegiatan tersebut dibuka dengan penampilan Siti Hijrah Subairabu yang membawakan tarian khas Papua dan Jazan Manuhu yang menampilkan tarian Cakalele khas Maluku.

Pembicara pertama, Ishaq Rahman, menceritakan sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (PAPERA) yang berlangsung pada 14 Juli 1969. Dimana Papera itulah yang menjadi awal bergabungnya Papua Barat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ishaq menjelaskan bahwa pelaksanaan PEPERA di Papua Barat berkaitan erat dengan tidak tuntasnya penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda pasca-proklamasi kemerdekaan. Bagaimana tidak, Belanda tak kunjung menepati janjinya untuk menyerahkan Irian Barat lantaran ingin menguasai Sumber Daya Alam di sana.

"Proses act of free choice atau Papera yang dilakukan pada tahun 1969 adalah proses yang sah karena telah memperhatikan berbagai prinsip internasional dan diakui oleh PBB," ucap Ishaq.

Sementara itu Sekretaris GBNN Sulsel Tangguh Eka BA Ilham menjelaskan bahwa di tanah Papua, konflik bukalah satu-satunya persoalan, dia menyebut bahwa masih ada banyak masalah kompleks termasuk pembangunan infrastruktur yang masih kurang hingga pengembangan SDM.

"Tentu saja ini persoalan kompleks. Mulai dari konflik yang bukan hanya tanggung jawab TNI-Polri hingga persoalan SDM dan infrastruktur. Tak hanya itu, mesti ada pelurusan sejarah yang benar agar semua paham bahwa Papua itu adalah bagian dari NKRI," ucapnya.

2 dari 3 halaman

Papua Bagian dari NKRI

Di tempat yang sama, Ketua Brigade Muslim Indonesia, Muhammad Zulkifli menegaskan bahwa Papua menjadi bagian NKRI sudah final. Menurut dia tidak lagi perlu ada istilah Papua perlu merdeka karena itu hanyalah propoganda dari negara-negara yang ingin menjajah sumber daya alam di Papua sebagaimana penjajahan Belanda yang terjadi sebelumnya.

"Papua sudah final sebagai bagian dari NKRI dan itu sudah diakui oleh PBB, kami sangat wellcome terhadap adik-adik yang merantau dan kuliah belajar di Kota Makassar, kita sangat setuju bahwa Papua harus Damai," ucap Zulkifli.

Menurut dia pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup serius tentang kemajuan pendidikan di Papua dengan memberikan 8000 beasiswa afirmasi untuk kulaih di kampus-kampus yang berada di kota study. Ia pun berharap nantinya pemuda-pemuda Papua yang menuntut ilmu bisa pulang ke kampung halamannya untuk membangun tanah Papua.

"Jangan pernah memberikan peluang untuk kegiatan - kegiatan yang dilalkukan oleh mahasiswa yang masih mendukung OPM seperti kelompok AMP, kerena hal ini bisa menjadi propoganda yang akan ditunggangi oleh negara-negara luar yang ingin menguasai alam di Papua," ucapnya.

Sementara itu, Ketua umum Front Mahasiswa Indonesia Timur (FTMI), Dami Were menilai tema diskusi yang diangkat selalu menarik. Menurut dia diskusi-diskusi terbuka untuk membahas persoalan di Papua memang perlu dilakukan secara berkesinambungan.

"Apa yang terjadi di Papua adalah tanggung jawab kita semua. Bukan hanya warga Papua, tapi kita semua tanpa memandang suku, ras, budaya dan agama," ucapnya singkat.

3 dari 3 halaman

Tak Dihadiri TNI-Polri

Dalam salah satu sesi, Ketua BMI, Muhammad Zulkifli menyayangkan kegiatan diskusi PAPEDA ini tak dihadiri oleh perwakilan TNI dan Polri. Menurut dia, harusnya aparat hadir untuk ikut membahas keutuhan NKRI di Papua.

"Padahal sudah diundang, Polrestabes Makassar dan Kodim Makassar bahkan tidak memberi konfirmasi bahwa mereka tidak hadir. Tidak juga mengirim perwakilan," ucap Zulkifli.

Yang paling disayangkan, lanjut Zulkifli, adalah tak adanya perwakilan TNI yang datang ke kegiatan diskusi untuk membahas Papua damai tersebut.

"Yang paling saya sayangkan adalah Kodim, mereka harusnya malu. Kalau perlu adik-adik di sini nanti demo saja di Kodim," ucapnya kesal.

Ketua L.A.M, Vijay Banyal membenarkan bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasinya itu tak dihadiri oleh pihak TNI dan Polri. Ia pun memastikan bahwa dirinya telah mengundang kedua instansi tersebut.

"Sudah diundang, tapi tidak ada konfirmasi bisa hadir atau tidak. Tidak juga ada perwakilannya yang datang," akunya.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Massa bakar kendaraan di Mulia, Papua Tengah, usai 3 warga tewas diduga tertembak. Kendaraan yang dibakar termasuk milik Polres, Dandim, Danyon, Forkopimda,