Pegiat Koperasi asal Jatim Beri Catatan Kritis soal Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023

Liputan6.com, Jakarta Pegiat Koperasi asal Pasuruan Jawa Timur, M Sholeh Wafie memberikan sejumlah catatan terkait regulasi yang dikeluarkan Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023. Regulasi ini mengatur tentang usaha simpan pinjam koperasi di Indonesia.

Pertama, menurutnya, penetapan persyaratan modal minimal yang lebih tinggi dibandingkan regulasi sebelumnya. Dalam regulasi ini, diatur bahwa untukKoperasi simpan pinjam (KSP) primer, modal minimal yang harus disetor adalah Rp 500 juta, sedangkan KSP sekunder minimal Rp 1 miliar.

"Tentu peningkatan persyaratan modal minimal dapat menjadi hambatan pembentukan KSP baru, terutama di daerah pedesaan atau kawasan ekonomi lemah. Bahkan kebijakan ini berpotensi menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor koperasi, karena membatasi kemungkinan terbentuknya koperasi-koperasi kecil yang bisa menjadi solusi keuangan mikro bagi masyarakat," ujarnya, Rabu (7/8/2024).

Manager Bisnis KSPPS BMT UGT Nusantara ini menambahkan, diatur pula tentang standar operasional yang lebih ketat, termasuk kewajiban memiliki sistem informasi manajemen, standar operasional prosedur (SOP) yang komprehensif, dan sertifikasi kompetensi bagi pengurus dan pengelola.

Menurut dia, peningkatan standar operasional dan profesionalisme memang penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola koperasi. Namun, implementasi yang terlalu cepat dan kaku dapat menjadi beban berat bagi koperasi kecil dan menengah.

Kedua, memunculkan beban operasional. Peningkatan standar operasional, kepatuhan, dan pelaporan dapat meningkatkan beban operasional koperasi, terutama bagi koperasi kecil dan menengah. Hal ini dapat mengurangi efisiensi dan daya saing koperasi.

"Ketiga, konsolidasi yang dipaksakan. Regulasi yang lebih ketat mungkin mendorong konsolidasi sektor koperasi, di mana koperasi-koperasi kecil mungkin terpaksa bergabung atau tutup karena tidak mampu memenuhi persyaratan regulasi,"jelasnya.

Keempat, hambatan inovasi. Kerangka regulasi yang terlalu kaku dan beban kepatuhan yang tinggi justru dapat mengurangi ruang untuk inovasi dan eksperimentasi dalam model bisnis koperasi.

Kelima, kesenjangan digital yang lebar. Koperasi yang tidak mampu beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi mungkin tertinggal dalam persaingan, menciptakan kesenjangan digital dalam sektor koperasi.

"Keenam, menciptakan fait accompli, antara fokus pada kepatuhan versus layanan. Tuntutan kepatuhan yang tinggi dapat mengalihkan fokus dan sumber daya koperasi dari peningkatan layanan kepada anggota ke pemenuhan persyaratan regulasi," uangkapnya.