Liputan6.com, Jakarta - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bangka Belitung (Babel) menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk memperkenalkan aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Prisma). Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia (HAM) terhadap sektor bisnis.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham Babel, Fajar Sulaeman Taman, mengungkapkan upaya ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap dugaan risiko pelanggaran HAM dalam aktivitas bisnis. Ia juga berharap para perusahaan dapat menggunakan aplikasi Prisma untuk membantu menciptakan ekosistem bisnis yang sejalan dengan HAM.
Advertisement
Baca Juga
”Prisma bertujuan untuk memfasilitasi perusahaan di semua sektor bisnis untuk menilai dirinya sendiri, perusahaan dapat memetakan kondisi sebenarnya atas potensi resiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan usaha. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi penunjang sektor bisnis dalam upaya penghormatan HAM,"ungkap Fajar, Kamis (8/8/2024).
Fajar menerangkan sebagai upaya pembinaan, nantinya para perusahaan akan mendapatkan penilaian. Jika kategori kuning perusahaan akan diberi kesempatan 2 tahun untuk memperbaiki, sedangkan jika mendapatkan penilaian hijau akan diberikan penghargaan dan sertifikat yang diberi waktu 3 tahun untuk mempertahankan.
"Saat ini terdapat 2 perusahaan di Babel yang menggunakan aplikasi Prisma yaitu PT Timah Tbk Pangkalpinang dan Bank Sumsel Babel,"tambahnya.
Nantinya, dalam tahapan pengisian Prisma para pengusaha diminta untuk mendaftarkan perusahaan ke aplikasi tersebut atau melalui individu yang mewakili perusahaan berdasarkan surat resmi. Kemudian mereka akan mengisi profil perusahaan, akta pendirian, struktur organisasi perusahaan, data dukung resmi, dan menjawab pertanyaan 12 indikator yang nantinya akan keluar hasil penilaian.
Simak Video Pilihan Ini:
Brrr... Begini Dampak Suhu Dieng Anjlok Minus 9 Derajat Celsius
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Indikator Perusahaan Ramah HAM
Adapun 12 indikator tersebut meliputi;
1. Kebijakan HAM
2. Tenaga kerja
3. Kondisi kerja
4. Serikat pekerja
5. Privasi
6. Diskriminasi
7. Lingkungan
8. Agraria dan masyarakat adat
9. Tanggung jawab sosial dan lingkungan
10. Mekanisme pengaduan
11. Rantai pasok
12. Dampak HAM bagi perusahaan.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Advertisement