Bulaksumur Roundtable Forum Tawarkan Solusi Mengelola Dilema Desentralisasi dan Sustainability 

Liputan6.com, Yogyakarta - Desentralisasi dan sustainability menjadi tema utama dalam Bulaksumur Roundtable Forum (BRF) yang digelar Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (DPP UGM) melalui Collaborative Hub for Politics and Policy on Sustainability (CoPPS). Abdul Gaffar Karim, Chairperson Bulaksumur Roundtable Forum menyatakan melalui BRF ini akan menawarkan solusi dan mengawal transformasi desentralisasi.

“Yang mungkin tidak selalu kita sadari adalah, tidak semua hal baik bisa mendukung hal baik lainnya. Kadangkala, hal-hal baik bisa saling menjadi dilema,” katanya di Balai Senat UGM 9 Agustus 2024.

Purwo Santoso salah satu tokoh yang hadir mengatakan transformasi desentralisasi dalam mengelola dilema pembangunan berkelanjutan ini bisa jadi dua sisi.

”Gagasan sustainability ini rumit, antara berkah dan petaka,” katanya.  

Haryanto, Ahli Politik lokal UGM menyatakan penerapan kebijakan bisa spesifik dan efektif dengan mengelompokkan daerah berdasarkan karakternya. Penting juga secara berkala mereview kebijakan guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip sustainability.

“Kita bisa coba mengkombinasikan desentralisasi simetris dan asimetris. Daerah berdasarkan potensi dan kondisi obyektif dikelompokkan dengan indikator tertentu, dan kebijakan desentralisasi diterapkan berdasarkan tipologi daerah. Bisa juga berupa kolaborasi untuk mendorong kerjasama pusat-daerah dengan dasar saling-percaya,” kata Haryanto dalam Bulaksumur Roundtable Forum.  

Syarmadani, Direktur Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, mengatakan, forum multi-pihak berfungsi membuka dialog untuk membuka pilihan-pilihan bagi pengambilan keputusan. 

"Swasta dapat memberikan dukungan, iptek dan inovasi,” katanya.

Thomas Umbu Pati, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan, keberadaan IKN  menjadi loncatan peradaban pemerintahan hybrid yang berarti, kewenangan pemda diserahkan kepada otorita. Pengambilan kebijakan ini untuk mengatasi kontestasi kewenangan antar-lembaga pemerintahan. 

"Otoritas ini perlu diterapkan dengan catatan: akuntabilitas, inklusif, green, resilience, sustainable,” ujarnya.

Sementara dalam konteks keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, Neneng Goenadi, Country Managing Director, Grab Indonesia, menekankan pentingnya transformasi. Menurutnya teknologi yang berkembang sangat cepat saat ini, pemerintah dan industri penting untuk belajar bersama-sama agar selalu tetap relevan dengan segala perubahan.

" Dengan perubahan yang sangat dinamis, maka pendekatan normatif menjadi lebih baik daripada preskriptif. Karena peraturan yang terlalu preskriptif dapat menghambat inovasi industri," ujarnya.

Menurut Silverius Oscar Unggul, Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup KADIN, program hilirisasi perlu diimbangi dengan huluisasi. Huluisasi ini dapat menjadi kekuatan Indonesia di masa depan. 

"Regenerasi bahan baku. Hutan dengan meregenerasi penanaman,” ujarnya.

Ian Agisti, Program Lead CoPPS mengatakan dalam Bulaksumur Roundtable Forum kali ini menawarkan solusi praktis dan solusi teknis. Solusi politis, perlu didorong green leadership dan kolaborasi untuk mendorong kerjasama pusat-daerah serta pemerintah, bisnis, dan masyarakat dengan dasar saling-percaya. Solusi teknis dengan pembagian tipologi daerah, untuk mengkombinasikan kebijakan simetris dan asimetris. 

“CoPPS memfasilitasi komunikasi multipihak untuk mengelola dilema, dan mengintegrasikan inisiatif keberlanjutan ke dalam lanskap politik dan kebijakan di Indonesia, terutama dalam sektor ekonomi hijau dan biru,” katanya.  

“Dengan strategi Green Leadership, Bulaksumur Roundtable Forum (BRF) akan menjadi program pembuka,” tambahnya. 

Bulaksumur Roundtable Forum ini akan menjadi program reguler, yang berfokus pada keberlanjutan dan akan menghadirkan high level discussion forum dari berbagai sektor.