Disebut Terlibat Judi Online, Perusahaan Fintech Asal Sidoarjo Beri Penjelasan Begini

Ilustrasi judi online. Liputan6.com/Agustin Setyo Wardani

Liputan6.com, Surabaya - Perusahaan Financial Technology (Fintech) asal Sidoarjo PT Bimasakti Multi Sinergi membantah memberikan fasilitas ataupun terkait dengan judi online.

Bantahan tersebut lantaran PT Bimasakti Multi Sinergi masuk dalam daftar 21 penyelenggara jasa elektronik yang terindikasi memfasilitasi transaksi judi daring dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Kami sebagai Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) resmi Bank Indonesia mematuhi seluruh regulasi yang berlaku di Indonesia," ujar Chief Compliance Officer PT Bimasakti Multi Sinergi, Gilang Pilih Andi Wirayuda di Surabaya, Senin (12/8/2024).

Gilang menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk bekerja sama secara aktif dengan pemerintah dalam memberantas segala bentuk aktifitas yang melanggar hukum, termasuk judi online.

"Secara tegas, kami tidak pernah terlibat dalam kegiatan illegal dalam bentuk apapun termasuk judi online, bahkan kami selalu melakukan double kroscek terkait member beserta merchant kami," ucapnya.

Gilang mengungkapkan, pihaknya ikut berperan aktif dalam menanggulangi semua bentuk kejahatan, terutama di dunia digital, serta melakukan banyak edukasi ke masyarakat terkait kejahatan cyber, keamanan data termasuk bahaya judi Online

“Bimasakti Multi Sinergi telah melakukan seluruh kewajibannya untuk mendapatkan izin dan melakukan pelaporan kepada regulator yang terkait dengan operasional perusahaan," ujarnya.

"Bimasakti menyatakan siap berkoordinasi dengan para regulator, baik dengan Kemenkominfo maupun Bank Indonesia untuk membantu pemberantasan judi online," imbuh Gilang.

Dalam operasional bisnisnya, PT Bimasakti Multi Sinergi telah memiliki sistem untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan illegal, antara lain sistem FDS (Fraud Detection System), KYC, KYM dan sudah memiliki unit khusus untuk mengantisipasi aktifitas illegal termasuk judi online.

"Bahkan dalam kurun waktu Januari 2024 sampai dengan Juli 2024, Bimasakti telah menolak ratusan partner yang tidak dapat melengkapi persyaratan yang diperlukan sesuai ketentuan," ucap Gilang.

Sebagai Penyelanggara Jasa Pembayaran (PJP) resmi dari Bank Indonesia, PT Bimasakti mempunyai lisensi-lisensi yang terkait keamanan dan kredibilitas system, diantaranya ISO27001, PCIDSS dan standarisasi FDS.

Oknum Kepala Desa di Brebes, Jawa Tengah, harus mendekam di penjara akibat tersandung kasus korupsi dana desa yang digunakan untuk bermain judi online.

2 dari 3 halaman

Sanksi Take Down

Judi Slot Online — Ilustrasi judi slot online.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menjatuhkan sanksi take down atau pencabutan tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) 21 Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang terkait dengan judi online.

“Pada Jumat, 9 Agustus 2024, Kominfo telah mengirimkan surat peringatan kepada para PJP untuk memastikan layanannya tidak memfasilitasi transaksi judi online,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, melalui keterangannya, Sabtu (10/8/2024).

Ada 21 PJP dengan 42 sistem elektronik (jasa pembayaran) yang didaftarkan di Kementerian Kominfo.

Kominfo menemukan indikasi keterkaitan pemanfaatan layanan sistem pembayaran tersebut untuk aktivitas judi online. Maka, PJP itu terancam ditutup.

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kominfo telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan PJP.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi tersebut, Kominfo meminta para PJP agar melakukan pemeriksaan internal/audit terhadap layanan sistem elektronik secara komprehensif untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak dimanfaatkan untuk judi online dan/atau aktivitas ilegal lainnya.

Hasil pemeriksaan internal/audit yang dimaksud diserahkan kepada Kominfo paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat peringatan tersebut diterima.

“Dalam batas waktu 7 hari tersebut Kominfo belum menerima hasil pemeriksaan dimaksud, maka penyelenggara jasa pembayaran elektronik akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan,” ujar Budi Arie.

3 dari 3 halaman