Respons Akademisi Terkait Kebijakan Bupati Bone Bolango Tutup Tambang Suwawa

Tambang Longsor — Basarnas Gorontalo yang dibantu TNI-Polri saat melakukan pencarian korban longsor tambang Suwawa hari ke tiga. Foto: Basarnas (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)

Liputan6.com, Gorontalo - Para penambang di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) Gorontalo, mendesak pemerintah setempat untuk membuka kembali lokasi tambang yang sebelumnya ditutup.

Mereka mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas pertambangan yang berada di salah satu Wilayah Gorontalo.

Diketahui, Tambang Suwawa lama dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya mineral. Namun, beberapa waktu lalu, lokasi tambang di daerah ini ditutup pasca bencana longsor menerjang.

Penutupan lokasi tambang Suwawa tersebut dengan beragam alasan, salah satunya terkait dengan keselamatan.

Meski begitu, penutupan tersebut berdampak besar pada perekonomian lokal. Mengingat banyak warga lokal yang memenuhi kebutuhan hajat hidupnya di tambang Suwawa Timur.

Eka Putra Santoso, dosen politik di IAIN Sultan Amai Gorontalo, menilai kebijakan Bupati Bone Bolango Merlan Uloli yang menutup sementara wilayah pertambangan dan mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tidak lepas dari kepentingan politik Pilkada 2024.

Merlan Uloli, yang merupakan kandidat petahana, diduga menggunakan kebijakan ini sebagai strategi untuk mempertahankan basis suara menjelang Pilkada Bone Bolango yang tinggal beberapa bulan lagi.

Simak juga video pilihan berikut:

Sejumlah korban selamat menceritakan detik-detik insiden longsor yang terjadi di lokasi tambang Motomboto, Tulabolo Timur, Suwawa Timur, Bone Bolango, Gorontalo.

2 dari 2 halaman

Terapkan SOP

Menurut Eka, kebijakan penutupan sementara dan janji untuk membentuk WPR ini tampaknya lebih bermotif politik daripada kepedulian terhadap kepentingan masyarakat.

“Kebijakan ini bisa jadi merupakan upaya petahana untuk menarik dukungan pemilih. Apalagi secara legal formal, WPR tidak memenuhi syarat karena lokasinya berada di wilayah perusahaan,” ungkap Eka Putra Santoso Jumat, 9 Agustus 2024.

Eka menjelaskan, setiap isu krusial yang diangkat oleh calon kepala daerah pasti akan berdampak besar pada stabilitas dukungan politiknya.

WPR menjadi salah satu isu yang menarik perhatian di tengah konflik antara warga penambang dan perusahaan di Suwawa Timur. Dengan memainkan isu ini, Merlan Uloli tampaknya mencoba mempolitisasi WPR untuk mempertahankan dukungannya di Pilkada mendatang.

Terlebih lagi, lanjut Eka, pasangan yang diusung untuk mendampingi Merlan Uloli dalam Pilkada mendatang tidak berasal dari wilayah Suwawa Cs, yang merupakan basis suara penting.

Oleh karena itu, Merlan tampaknya berupaya mengambil langkah lebih awal dengan memanfaatkan isu yang sedang panas, meskipun sulit diwujudkan.

“Jika WPR ini tidak dipolitisasi, Merlan Uloli seharusnya segera mewujudkan pembentukan WPR sebelum Pilkada berlangsung,” ujarnya.

Sementara pemerintah daerah saat ini masih mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil. Mereka berjanji akan melakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa jika tambang dibuka kembali dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) .

“Kita akan membuat Standar SOP. Petunjuk pak Gubernur orang di lokasi tambang harus terdata,” kata Bupati Bonebol Merlan Uloli.

Tidak hanya terdata, pemerintah akan memberlakukan beberapa aturan. Terutama di lokasi tambang tidak ada lagi cafe malam, anak kecil, hingga penjualan minuman keras.

“Ini akan diatur baik-baik dan ini belum selesai. Khusus untuk waktu kapan mulai tunggu dulu, sampai semua diatur dengan baik,” katanya.

Meski begitu, pihak penambang berharap bahwa ada solusi yang bisa mereka pagang. sehingga roda perekonomian di Suwawa Timur, Bone Bolango dapat kembali berputar dengan mengizinkan warga untuk menambang lagi.