Pengukuhan Paskibraka, Pj Wali Kota Sukabumi: Jilbab Bagian Hak Asasi

Liputan6.com, Sukabumi - Polemik penggunaan jilbab pada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) menjadi sorotan, setelah pernyataan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menerbitkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2022.

Berisi tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji memastikan Paskibraka di Kota Sukabumi boleh mengenakan jilbab pada saat upacara pengibaran bendera HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia.

Sebelumnya, aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Ada 18 calon paskibraka putri tingkat nasional yang lepas jilbab saat pengukuhan di IKN pada Selasa 13 Agustus 2024 karena mengikuti aturan tersebut.

"Sebetulnya kan tidak ada aturan khusus ya, kemarin itu untuk keseragaman. Tapi saya sangat tidak setuju secara pribadi maupun kepala daerah. Karena kan tidak mengurangi estetika itu adalah kewajiban muslimah untuk berkerudung," kata Kusmana Hartadji di Gedung Juang Kota Sukabumi, Kamis (15/8/2024)

Dia menilai, apabila pemakaian jilbab paskibraka tidak diperbolehkan, maka akan melanggar hak asasi manusia bagi perempuan muslim. Selama itu tidak memberikan perbedaan yang menonjol. Kata dia, pemakaian hijab tak mengurangi estetika keseragaman. 

"Barangkali itu melanggar hak asasi sebetulnya. Kalau aturan itu diberlakukan. Barangkali itu menjadi evaluasi bagi pemerintah pusat terutama badan BPIP yang memang harus juga mengevaluasi diri," ujarnya.