Demonstran Duduki DPRD Jambi Kawal Putusan MK, Kantor Kosong Tak Ada Satu pun Anggota Dewan

Liputan6.com, Jambi - Puluhan elemen masyarakat sipil di Kota Jambi berdemo dan mereka berkantor di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Kamis (22/8/2024). Aksi ini menyusul pembahasan RUU Pilkada di Indonesia yang sangat cepat seperti kilat dan pelemahan demokrasi.

"Demokrasi kita diinjak mati oleh Jokowi dan kroni-kroninya," teriak Direktur Eksekutif Walhi Jambi Abdullah sekaligus koordinator aksi. 

Puluhan massa peringatan darurat itu awalnya menggelar aksi di perempatan Bank Indonesia Telanaipura. Kemudian massa bergerak ke gedung dewan dengan berbagai atribut dan poster yang berisi pengangkangan konstitusi. 

Komponen Walhi Jambi dan jaringan itu terdiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi, Perkumpulan Hijau, Beranda Perempuan, dan mahasiswa pencinta alam.

Namun setibanya di gedung dewan, tak satupun dewan yang terhormat berada di kantor. Sehingga, massa sepakat untuk berkantor di halaman gedung dewan. 

Aksi turun ke jalan dan menginap di gedung dewan itu dilakukan untuk mendesak pemerintah dan DPR agar segera membatalkan revisi undang-undang yang mengakali putusan Mahkaman Konstitusi tentang ambang batas pencalonan, dan syarat usia calon kepala daerah dalam Pilkada 2024.

RUU Pilkada yang mengakali putusan Mahkaman Konstitusi itu rencananya akan disahkan DPR pada Kamis (22/8/2024). Langkah DPR yang merevisi Undang-undang Pilkada mereaksi kemarahan publik karena tak menggubris putusan MK--lembaga penjaga konstitusi di republik ini. 

Menurut para demonstran, tindakan pemerintah dan DPR yang mengesampingkan Putusan MK ini merupakan tindakan pembangkangan konstitusi.

"Komponen Walhi Jambi menyerukan kepada Presiden Joko Widodo dan partai politik pendukungnya untuk menghormati kedaulatan rakyat dan supremasi hukum di negara ini," kata Abdullah.