Mahasiswa, Nakes hingga Guru Honorer Datangi Tugu Pahlawan Surabaya Gelar Aksi Indonesia Darurat

Liputan6.com, Surabaya - Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi 'Indonesia Darurat' di patung Soekarno-Hatta di kompleks monumen Tugu Pahlawan Surabaya.

"Tujuan utama kami pencerdasan publik, bahwa masyarakat harus tahu negara kita sedang dihadapkan posisi tidak menyenangkan,” ujar Koordinator Aksi Thantowi di Tugu Pahlawan Surabaya, Kamis (22/8/2024).

Thantowi, yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menegaskan, aksi tersebut menolak politik dinasti Jokowi.

"Putusan MK 60/70 tentang ambang batas umur dan syarat parpol, harapan kami semua mendapat akses ekonomi politik secara fair. Kita tolak dinasti politik dari Jokowi,” ucapnya.

Diketahui, massa aksi yang berasal dari tenaga kesehatan, dosen, mahasiswa hingga guru honorer datang ke Tugu Pahlawan, sekitar Pukul 09.30 WIB.

Mereka berkumpul di Tugu Pahlawan untuk menentang upaya pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada.

Mereka berpakaian hitam berkumpul melingkar di depan gapura Tugu Pahlawan, Jalan Pahlawan. Mereka bergantian berorasi, menyuarakan kritik atas berjalannya demokrasi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain orasi, masa aksi membagikan selembaran artikel rilis. Sementara di lokasi, andil masyarakat yang melintas di jalan raya turut mendukung. Mereka memberikan teriakan semangat pada massa aksi.

Sementara itu, Warganet Indonesia sedang ramai mengunggah gambar lambang Burung Garuda dengan latar belakangan berwarna biru tua atau Garuda Biru bertuliskan Peringatan Darurat.

Unggahan ini menjadi trending topic di platform X atau Twitter dengan Peringatan Darurat. Unggahan yang sama juga dibagikan sejumlah warganet via Instagram Stories.

Gerakan massal tersebut merupakan ajakan kepada masyarakat untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2024).

Respons ini mencuat setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada yang menganulir putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menetapkan syarat baru dalam pengajuan calon kepala daerah.

Gambar garuda biru ini diyakini pertama kali dibagikan oleh beberapa akun kolaborasi, termasuk @najwashihab, @narasinewsroom, @matanajwa, dan @narasi.tv di Instagram.