KPU Kota Malang Tunggu Juknis Terkait Putusan MK soal Pelaksanaan Pilkada 2024

Liputan6.com, Malang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang masih menggunakan aturan lama terkait pelaksanaan Pilkada 2024. Sebab sampai sekarang belum ada petunjuk teknis dari pusat pasca putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tentang usia dan ambang batas pencalonan kepala daerah.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Malang, Ali Akbar, mengatakan sampai hari ini pelaksanaan Pilkada Kota Malang 2024 masih berpedoman pada aturan lama. Sebab belum ada regulasi turunan berupa petunjuk teknis berupa Peraturan KPU (PKPU).

“Apa nanti yang harus ditindaklanjuti dan dilakukan, kami menunggu petunjuk teknis dari KPU pusat,” kata Ali, Kamis, Kamis, 22 Agustus 2024.

Karena itu, penyelenggara pilkada di Kota Malang masih mengacu pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Serta berpedoman pada UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Menurut Ali, bila nanti perundangan berubah, maka PKPU pun juga pasti berubah. Tapi bila UU Pilkada tidak jadi direvisi, maka akan muncul juknis dari KPU RI. Karena itu, selama belum ada perubahan apapun maka tetap menggunakan aturan lama.

“Akan ada konsolidasi nasional bersama KPU pusat terkait putusan MK. Nanti hasilnya termasuk petuntuk teknisnya akan disampaikan hingga tingkat daerah,” ucap dia.

Seperti diketahui, MK pada 20 Agustus 2024 kemarin memutuskan dua gugatan terkait Pilkada serentak 2024. Pertama, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah.

Kedua, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menetapkan usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun saat penetapan calon