Sempat Ricuh Akibat Lemparan Botol, Demonstran dan Ketua DPRD Jatim Sepakat Kawal Putusan MK

Liputan6.com, Surabaya - Ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya pada Jumat (23/8/2024).

Demo yang beragenda mengawal hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini sempat diwarnai lemparan botol air mineral sehingga membuat ricuh suasana demo.

Kericuhan berawal dari lemparan botol air mineral dari kerumunan massa unjuk rasa ke arah petugas kepolisian yang berjaga di balik kawat berduri depan gedung dewan. Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB dan membuat beberapa peserta terlibat adu dorong.

Untungnya orator dari atas mobil bisa melerai sehingga kericuhan untuk sementara dapat diredam. "Jangan terprovokasi, jangan terprovokasi," teriak para demonstran.

Diduga, kericuhan terjadi akibat tuntutan massa untuk menemui pimpinan anggota legislatif Jawa Timur tidak kunjung dipenuhi.

"Kami sudah tiga jam lebih di sini tapi pimpinan DPRD tak ada yang menemui kami," lanjutnya.

Unjuk rasa ini digelar untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak revisi Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Massa memulai aksinya sekitar pukul 10.00 WIB dan hingga berita ini ditulis, kegiatan demonstrasi masih berlangsung dengan penjagaan ketat aparat kepolisian.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD) Jatim, Kusnadi mengaku sepakat dengan para demonstran untuk bersama-sama mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak merevisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) sesuai tuntutan peserta unjuk rasa.

"Sepakat akan kita kawal, sepakat ya sepakat," ucap Kusnadi melalui pengeras suara di atas mobil komando yang berada di tengah-tengah kerumunan massa.

Selain itu, Kusnadi mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta batal merevisi UU Pilkada dan menjamin tidak akan mengubahnya.

"Saudara-saudara sekalian, tadi malam Kamis, 22 Agustus 2024, saya mendengar keterangan pers dari pimpinan DPRD yang mengatakan bahwa DPR RI tidak melanjutkan untuk merubah undang-undang tentang Pilkada," ucapnya.