Jangan Nodai Pilkada Sumut dengan Kampanye Hitam, HMI Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Banner Tangkal Hoaks dan Kampanye Hitam Pemilu 2019 — Banner Tangkal Hoaks dan Kampanye Hitam Pilkada. (Liputan6.com/Triyasni)

Liputan6.com, Medan Masa kampanye resmi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 belum dimulai, namun sudah ada berbagai bentuk baliho, selebaran, gerakan demonstrasi, ataupun pemberitaan di media sosial dan media online yang mejurus pada black campaign atau kampanye hitam.

Seperti di Sumatera Utara (Sumut) misalnya, belakangan, gerakan yang menyudutkan salah satu Bakal Calon (Balon) Gubernur Sumut marak terjadi. Media yang digunakan pun beragam, mulai dari spanduk, baliho, poster, pemberitaan online, hingga aksi demonstrasi.

Melihat situasi itu, Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut periode 2024-2026, Yusril Mahendra Butarbutar, meminta agar masyrakat tidak terprovokasi. Karena akan berdampak buruk pada persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya mengajak, meminta, dan berharap agar masyarakat tidak terprovokasi dengan segala bentuk gerakan kampanye hitam yang menyudutkan salah satu calon Gubsu. Karena itu bisa mengikis persatuan kita," kata Yusril, Selasa (27/8/2024).

Menurutnya, gerakan kampanye hitam sangat membahayakan keharmonisan bermasyarakat. Karena memungkinkan memicu gerakan serupa yang dapat menyebabkan konflik horizontal. Yusril tak ingin masyarakat menjadi korban atas kepentingan politik para calon kepala daerah.

"Bila gerakan kampanye hitam terus-terusan dilakukan, bisa membahayakan keharmonisan masyarakat Sumut. Bukan tak mungkin ada gerakan-gerakan tandingan yang menyudutkan calon lain, sehingga terjadi gesekan grass root atau akar rumput," sebutnya.

2 dari 3 halaman

Serahkan ke Pihak Berwenang

Tips Agar Tak Mudah Terpengaruh Kampanye Hitam Medsos — Foto: inmarkdigital.com

Bila memang ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan salah satu calon gubernur, Yusril meminta agar hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang untuk menanganinya. Tidak perlu ada gerakan-gerakan yang berpotensi memperkeruh perdamaian di Sumut.

"Jangan nodai pesta demokrasi di Sumut ini dengan narasi kebencian, hoaks, dan fitnah. Itu tidak sehat dalam berbangsa bernegara," katanya.

"Bila memang ada dugaan masalah hukum terhadap salah satu calon, kita serahkan saja kepada pihak berwenang, mereka lebih mengerti soal itu. Ya kita percayakan dengan pihak penegak hukum kita," sambungnya.

3 dari 3 halaman

Ajang Penuh Gagasan

Yusril berharap agar Pilkada di Sumut harus menjadi ajang yang penuh gagasan untuk memajukan provinsi yang heterogen tersebut. Sehingga, masyarakat Sumut bisa menentukan pilihan atas dasar gagasan para calon, bukan karena faktor kebencian, berita bohong dan fitnah.

"Pilkada Sumut ini harus dipenuhi gagagsan para calon, ide, dan tujuan. Supaya masyarakat benar-benar merasakan pesta demokrasi yang penuh kebahagiaan dan kedamaian serta menentukan pilihan karena pikiran dan harapannya," Yusril menegaskan.

"Bukan karena terpengaruh pada ujaran kebencian, berita bohong dan fitnah. Mari sama-sama berikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat," tandasnya.

DPR Setujui Rancangan PKPU Tentang Pilkada