Kemenkumham Fokuskan 4 Program di 2025, Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun 2025 sebesar Rp 21,2 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 2,5 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan pada 4 program. Hal itu meliputi penegakan dan pelayanan hukum, pembentukan regulasi, pemajuan dan penegakan HAM, serta dukungan manajemen.

Ia juga menargetkan untuk mengenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 sebesar Rp 8,3 triliun. Pihaknya akan mengambil sejumlah kebijakan di antaranya penataan regulasi jenis dan tarif PNBP, peningkatan inovasi layanan berbasis elektronik.

“Pagu anggaran Kemenkumham sama dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Sumbernya rupiah murni sebesar Rp 17,8 triliun dan PNBP sebesar Rp 3,3 triliun,” ujarnya.

Kemenkumham juga akan melakukan kegiatan strategis di tahun 2025 dari berbagai bidang layanan. Misalnya di bidang imigrasi, Kemenkumham akan melanjutkan kebijakan golden visa dan pengembangan aplikasi teknologi informasi.

Kemudian ada pula kegiatan strategis lainnya di bidang kekayaan intelektual, pemasyarakatan, HAM, administrasi hukum umum, dan perundang-undangan. Tak hanya itu, pihaknya juga akan memaksimalkan program pembinaan hukum, hingga pembangunan sumber daya manusia.

"Selain itu, anggaran tersebut turut diberdayakan oleh Kemenkumham untuk mendukung prioritas nasional 2025,"pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, mengatakan akan memaksimalkan penggunaan anggaran di tingkat wilayah melalui kegiatan berdampak yang telah ditentukan. Hal tersebut tentunya untuk mendukung program priotas nasional.

"Pada tahap penyusunan pagu anggaran tahun 2025 Kanwil Kemenkumham Babel memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp 118,7 Miliar,"Harun mengakhiri.