Rencana Pembatasan BBM Subsidi, Pengamat Transportasi Minta Pemerintah Awasi Distribusinya

Liputan6.com, Palembang - Pemerintah pusat rencana akan melakukan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi per tanggal 1 Oktober 2024 mendatang. Pembatasan pembelian BBM subsidi jenis pertalite dan solar tersebut dilakukan, untuk mengurangi dampak polusi dan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 mendatang.

Pengamat transportasi Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai, pemerintah harus melakukan evaluasi dan pengawasan lebih terperinci. Karena dengan pembatasan BBM subsidi saja tidak akan cukup, apalagi untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran.

Menurutnya, pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut harus disertai evaluasi prioritas peruntukan, evaluasi harga dan pengawasan distribusi BBM subsidi.

“Pembatasan yang dilakukan pemerintah tujuannya kan untuk penghematan anggaran subsidi, itu benar. Tapi seharusnya pemerintah juga harus mengevaluasi terkait peruntukkannya dan juga harganya,” ujarnya, Senin (9/9/2024).

Dia berkata, peruntukan BBM subsidi harusnya diprioritaskan untuk transportasi publik, baik logistik darat (truk) maupun angkutan penumpang massal seperti bis.

Apalagi sebagai negara maritim dengan jumlah pulau yang banyak, prioritas BBM subsidi juga harusnya untuk transportasi laut, baik penumpang maupun logistik serta angkutan kereta api. BHS berharap masyarakat bisa terdorong untuk menggunakan transportasi publik jika tarifnyanya murah, karena harga BBM juga rendah.

“Ini juga akan menurunkan harga produk industri, jika transportasi logistiknya murah karena harga BBM rendah. Akan berdampak juga terhadap harga jual, produk yang murah, yang akan meningkatkan daya beli dan mengurangi beban masyarakat konsumen,” ujarnya.

Prioritas peruntukan lainnya yakni untuk nelayan dan petani yang sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Seperti bahan bakar kapal nelayan, pompa pengairan sawah dan traktor bajak sawah bagi para petani.

Karena hal tersebut akan berdampak besar bagi swasembada pangan dengan harga pangan yang murah, sehingga bisa menimbulkan Multi Player Economy (MPE) yang luas. Apalagi saat ini, jumlah BBM subsidi untuk Pertalite sekitar 31,7 juta KL dan Solar sekitar 18.89 juta KL.