Pemkab Bantul Gratiskan Biaya Pengobatan Korban Keracunan Massal

Liputan6.com, DIY - Mengunjungi korban keracunan massal nasi kotak yang dirawat di RSUD Panembahan Senopati Bantul, DIY terpisah pada Kamis (12/9/2024) siang. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo memastikan Pemkab Bantul bertanggung jawab pada seluruh pembiayaan pengobatan korban.

Sebelumnya puluhan warga Bantul mengalami keracunan usai memakan nasi kotak yang disediakan panitia saat acara penetapan rintisan desa budaya di Desa Patalan, Kecamatan Jetis pada Selasa (10/9/2024). Acara ini dihadiri Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

Kunjungan pertama dilakukan Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo sekitar pukul 13.00 WIB dengan langsung bertemu dengan tiga pasien yang sejak Selasa dan Rabu (11/9/2024) mendapatkan perawatan di bangsal Parikesit.Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menjenguk Kamis sore.

“Banyak warga yang mengalami sakit perut, diare, dan pusing-pusing yang menandakan adanya gejala keracunan. Beruntungnya Dinas Kesehatan, Puskesmas dan pihak desa gercep (gerak cepat) menanggulangi dan melacak warga yang mengikuti acara,” katanya.

Dari informasi yang didapatkan dari pihak Dinkes Bantul, ada sebanyak 160 warga yang mengalami gejala keracunan makanan dan beberapa telah mendapatkan penanganan di berbagai rumah sakit di Bantul.

“Di Panembahan ini ada sebanyak lima korban yang tengah mendapatkan perawatan intensif,” lanjut Wabup Joko.Sebagai bentuk tanggung jawab, Wabup Joko menegaskan Pemkab Bantul seluruhnya akan menanggung biaya pengobatan korban keracunan melalui BPJS Kesehatan atau kalau diperlukan lebih menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Jamkesda.

Penegasan mengenai pembebasan biaya pengobatan ini juga diucapkan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih yang menjenguk pada Kamis sore. Ia menerangkan ada skema pembiayaan yang rangka tiga. Pertama menggunakan BPJS Kesehatan, jika tidak memungkinkan maka akan memanfaatkan Jamkesda yang memiliki opsi pembiayaan hingga Rp5 juta per orang.

“Jika keduanya tidak bisa, kita akan mengakses pada Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkessos) di Pemda DIY,” terangnya.