BK DPRD Sulsel Minta Pemilihan KPID dan KI Sulsel Dibatalkan, KJPP Desak Seleksi Ulang

Untuk diketahui, sebelumnya IJTI Sulsel bersama Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) telah melayangkan surat kepada Ketua DPRD Sulsel pada 13 Mei 2024 untuk meminta Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mendengarkan langsung dugaan masalah dalam proses seleksi KPID Sulsel.

Tidak hanya IJTI Sulsel, sejumlah Lembaga seperti AJI Makassar, Ombusdman RI perwakilan Sulsel, Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel, mantan komisioner KI Sulsel, juga menyoroti hasil seleksi tersebut. Sebab, diduga kuat ada pelanggaran pasal dalam proses uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung tertutup.

Ketua Komisi A DPRD Sulsel Syaifuddin Fatahuddin belum lama ini mengungkapkan sebelum uji kelayakan dan kepatutan ada beberapa orang titipan yang mau dimasukkan calon anggota KPID dan KI Sulsel.

"Kalau titipan banyak sekali. Kalau saya bilang tidak ada titipan itu saya (bohong) ini. Dari 14 anggota DPRD (Komisi A) ini semua punya nama, baik keluarga, kenalan, pokoknya macam-macamlah," aku Syaifuddin kepada wartawan.

Calon titipan tersebut berdatangan sebelum Komisi A melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan selama dua hari 16-17 Maret 2024 di Tower DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar.

Secara terpisah, Anggota Komisi A DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin merespons dugaan pelanggaran serta isu liar yakni ketidaktransparanan dugaan praktik transaksional berkaitan tes tersebut. Pihaknya menegaskan, proses seleksi berjalan secara terbuka dan transparan tidak ada ditutupi.

"Kalau desas-desus KIP dan KPID ada mahar dan lain-lain, itu tidak benar. Hasil fit adalah hasil keputusan semua Anggota Komisi A, bukan setiap anggota membawa satu nama. BK harus mengerti ruang tupoksi, tata tertib dan tata cara menangani masalah. Sebab, putusannyya voting dengan sistem blok. Hasilnya, dikirim ke pimpinan," katanya.

Simaklah video pilihan berikut ini: