Jadi Tersangka Penggelapan Barbuk 1 Kg Sabu, 9 Polisi Polresta Barelang Ajukan Prapradilan

Sementara itu Juru Bicara Pengadilan Negeri Batam, Welly Irdianto mengatakan permohonan prapid telah didaftarkan minggu lalu, atau tepatnya Rabu (18/9) oleh tim kuasa hukum tersangka.

“Benar, ada permohonan prapid 9 anggota Polri, atas status tersangka mereka,” ujar Welly saat dikonfirmasi Liputan6.com.

Welly mengungkapkan kesembilan anggota Polri itu di antaranya Iptu Shigit Sarwo, Ipda Fadillah, Brigpol Maruf, Bripka Aryanto, Bripka Alex Chandra, Bripka Jaka Surya, Bripka Rahmadi, Bripka Junaidi Gunawan dan Aiptu Wan Rahmat Kurniawan. Adapun pihak termohon dalam gugatan tersebut yakni Kapolri dan Kapolda Kepri.

“Kesembilannya mengajukan prapid dalam berkas terpisah, jadi ada 9 berkas. Gugatan mereka Polda Kepri,” ucapnya Welly.

Welly menyebutkan bahwa mantan Kasatreskoba Polresta Barelang Kompol Satria Nanda tidak terdaftar dalam permohonan gugatan praperadilan tersebut. Yang artinya, prapid hanya diajukan oleh 9 mantan anggota Satnarkoba Polresta Barelang.

“Hakim sudah ditunjuk, karena ada 9 permohonan, maka ada 9 berkas dan 9 pula hakimnya,” kata Welly.

PN Batam juga sudah menetapkan jadwal sidang perdana permohonan praperadilan dengan agenda mendengarkan permohonan para pemohon yakni pada Rabu (25/9) untuk dua pemohon, dan Senin (30/9) untuk 7 pemohon.

“Sidang dibagi harinya ada yang Rabu depan, ada yang Senin minggu depan,” ujarnya.

Masih kata Welly, permohonan praperadilan kesembilan mantan anggota Satreskoba Polresta Barelang tersebut sama-sama didaftarkan oleh kuasa hukumnya Christopher Silitonga. Permohonan terkaitsah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sebelumnya, kasus dugaan penggelapan barang bukti narkotika yang melibatkan oknum polisi tersebut telah masuk ke tahap penyidikan, dengan Kejaksaan Tinggi Kepri menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang menyebutkan 11 tersangka, 10 di antaranya merupakan anggota Polresta Barelang. Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal terkait narkotika dalam UU RI No. 35 Tahun 2009.