Liputan6.com, Serang - Pilkada Serentak 2024 kini sedang berlangsung di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Belakangan muncul isu netralitas TNI, Polri dan penegak hukum di pesta demokrasi daerah tersebut. Kepala staf presiden, Moeldoko, memastikan seluruh aparatur pemerintah tersebut bersikap netral dan tidak memiliki kepentingan politik.
Menurutnya, siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah, tetap akan bekerjasama dengan TNI, Polri dan penegak hukum lainnya yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda). "Menurut saya enggak ada relevansinya, ngapain itu TNI (Polri) turun-turun ke pilkada? apa kepentingannya bagi TNI? Bagi TNI, siapapun yang menjadi gubernur, bupati, walikota, siapapun dia, pada akhirnya menjadi partner dalam bekerja, enggak melihat siapapun, enggak ada kepentingan siapapun disitu," ujar Moeldoko, di Kabupaten Serang, Banten, Senin, (30/9/2024).
Mantan Panglima TNI itu mengimbau masyarakat menggunakan peran politiknya secara aktif, serta datang ke TPS pada 27 November 2024 mendatang. Karena, pilihan masyarakat di Pilkada Serentak 2024, menentukan masa depan daerah yang ditinggalinya. "Kemudian ketika semua memiliki komitmen atas tumbuhnya demokrasi di Indonesia ke arah positif, diharapkan masyarakat banyak hadir di TPS, ini mencerminkan sejauh mana kedewasaan demokrasi negara kita," terangnya.
Advertisement
Jenderal bintang empat itu berharap masyarakat bisa saling menghargai perbedaan pilihan politik, tidak mudah terprovokasi, menjaga keutuhan dan persatuannya. "Mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas, mari kita tunjukkan bahwa demokrasi kita semakin membaik dengan banyaknya kita hadir ke TPS," jelasnya.