Politik Bansos, Gubernur Kalteng dan Sejumlah Pejabat Dilaporkan ke Bawaslu

Rahmadi menjelaskan, laporan tersebut mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020. "Silakan Bawaslu mengkaji laporan kami, karena dalam praktiknya, Bawaslu punya dua fungsi, seperti menemukan suatu peristiwa yang diduga pelanggaran, kemudian menerima laporan dari masyarakat," ujarnya.

Pihak-pihak yang dilaporkan meliputi Gubernur Kalteng, Wakil Gubernur Kalteng, ASN yang meliputi kepala perangkat daerah di Pemprov Kalteng, direksi dan komisaris BUMD, serta satu pihak swasta. Menurut Rahmadi, pelanggaran-pelanggaran tersebut diduga terjadi sejak 23 Maret 2024 hingga penetapan pasangan calon (paslon) Pilgub Kalteng pada 22 September 2024. "Ini sesuai konteksnya dalam Pasal 71 Ayat 1 dan Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020," jelasnya.

Rahmadi menekankan, menurut ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, kepala daerah beserta perangkatnya dilarang menyalahgunakan kewenangan dengan mengambil kebijakan berupa program-program yang menguntungkan paslon tertentu dalam tempo enam bulan sebelum penetapan paslon sampai penetapan paslon terpilih.

Kuasa hukum dari kantor R & Partners Law Firm ini berharap Bawaslu Kalteng segera melakukan kajian terhadap laporan yang disampaikan. "Kalau itu pelanggaran administrasi murni yang menjadi kewenangan Bawaslu, maka mereka bisa putuskan sendiri," tutupnya.

Menanggapi laporan tersebut, Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kalteng, Nurhalina, menjelaskan pihaknya akan menangani kasus ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020. "Kami akan melakukan kajian awal. Jika memenuhi unsur formil maupun materiil, maka kami akan melakukan registrasi," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis (10/4/2024).

Nurhalina menambahkan bahwa, karena berkaitan dengan tindak pidana pemilihan dan netralitas, setelah diregistrasi, dalam 1x24 jam mereka akan lakukan pembahasan di sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). “Di mana di dalamnya ada polisi dan jaksa," katanya.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran diduga memiliki hubungan dengan beberapa calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2024, termasuk calon Gubernur Kalteng nomor urut 3, Agustiar Sabran, yang merupakan kakak kandungnya. Agustiar maju berpasangan dengan Edy Pratowo, Wakil Gubernur incumbent yang sebelumnya mendampingi Sugianto Sabran pada periode keduanya sebagai gubernur.

Agustiar dikenal publik setelah menduduki kursi Ketua DAD pada 2016, setahun setelah Sugianto terpilih menjadi gubernur. Agustiar juga kemudian menjadi Ketua Asosiasi Perusahaan Tambang (APTA) Kalteng dan CEO Kalteng Putra FC, yang belakangan disanksi akibat tak membayar gaji pemain.

Calon Bupati Kobar Rahmat Hidayat atau akrab disapa Romi juga dikenal memiliki kedekatan dengan Sugianto. Romi, yang diketahui kader PPP dan anggota DPRD Kobar 2009-2014, terlibat pada proses kemenangan Sugianto Sabran pada Pilkada 2015.

Pada 2022, Romi kemudian menjadi Komisaris Independen PT Bank Kalteng hingga sekarang. Dia juga menduduki kursi Ketua KONI Kalteng yang ditinggalkan Eddy Raya pada 2023.

Romi maju di Pilkada Kobar berpasangan dengan Eko Sumarno yang sebelumnya merupakan calon wakil Sugianto Sabran ketika maju menjadi Bupati Kobar pada 2010. Saat itu, kemenangan Sugianto dan Eko dibatalkan Mahkamah Konstitusi akibat terbukti melakukan kecurangan.

Untuk Alfian, Sugianto Sabran menyatakan dukungannya secara terbuka untuk menjadi Bupati Kabupaten Kapuas dalam Pilkada 2024. Sugianto percaya Alfian, yang merupakan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalteng, memiliki potensi besar. "Saya pastikan mudah-mudahan yang saya dukung bisa jadi. Saya mengenalkan Ketua KNPI Alfian Mawardi. Mudah-mudahan dia bisa mengikuti jejak saya sebagai abangnya," kata Sugianto.

Selain nama-nama di atas, ada sejumlah nama lain yang merupakan pejabat, ASN, dan pejabat perusahaan daerah yang dilaporkan. Berikut lengkapnya: