Saatnya Wakil Rakyat Garut Bekerja Menyerap Aspirasi Via Reses, Apa Hasilnya?

Legislator Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Luqi Saadilah Farindani saat melakukan reses perdana sebagai anggota DPRD Garut periode 2024-2029 di Kecamatan Pasirwangi, Garut. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Garut - Wakil rakyat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, mulai bekerja melaksanakan masa reses perdana sebagai anggota DPRD Garut periode 2024-2029.

Kegiatan reses diharapkan menjaring aspirasi dan masukan dalam penyusunan program pembangunan masyarakat. “Fungsi dewan adalah tentu saja merespons dan sekaligus berjuang untuk memenuhi kepentingan rakyat,” ujar anggota DPRD Garut, Iman Alirahman, Jumat (17/10/2024).

Reses Perdana Melly Goeslaw, Menyapa Warga Bandung dan Cimahi

Melaksanakan reses di Kelurahan Muarasanding dan Kelurahan Kota Kulon, mantan Sekda Garut itu, menyerap ragam aspirasi rakyat mulai masalah infrastruktur, kesehatan, sosial, dan kebutuhan lainnya.

“Kita tahu bahwa antara kebutuhan dan ketersediaan itu kan memang tidak seimbang, numawi mana mu (makanya mana yang) paling prioritas sehingga nanti Pemda pun tidak kesulitan,” ujar legislator Golkar itu.

Dalam reses perdana, Iman mengaku bangga bisa didampingi beberapa kepala dinas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Garut. Kehadiran mereka diharapkan langsung merespon kebutuhan masyarakat yang disampaikan.

“Apa yang terjadi dalam reses, nanti masuk dalam proses pembahasan dalam rangka menyusun program pembangunan di tingkat kabupaten,” ujar dia.

Hal senada disampaikan legislator Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Luqi Saadilah Farindani. Menggunakan stelan sarung dengan atas kemeja putih kas PKB, ia bisa melakukan tatap muda perdana dengan konstituen pemilihnya setelah pelatikan Agustus lalu.

“Sebagai lembaga legislatif sesuai dengan tugas fungsi agar masyarakat memahaminya. Kami jadikan reses ini sebagai ajang silaturahmi dan pendidikan politik,” ujar dia.

Hasil diskusi berkembang merupakan aspirasi kebutuhan masyarakat terutama dalam pembangunan sejumlah infrastruktur desa, pendidikan dan kesehatan.

“Kami berharap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kami di parlemen,” kata dia.